REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono mengapresiasi capaian signifikan dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini ia sampaikan dalam wawancara usai agenda Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di Lamin Etam, Samarinda, Sabtu (24/5) sore.
Ferry memaparkan, sebanyak 41.112 musyawarah desa khusus (musdesus) telah dilaksanakan secara nasional. Di Kalimantan Timur, dari total 1.038 desa, hampir separuhnya telah menggelar musdesus.
Ia menargetkan seluruh proses ini tuntas pada 28 Mei 2025, sejalan dengan target regional untuk mendukung kinerja Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Populasi Desa Merah Putih.
“Jadi ini merupakan capaian yang baik sekali, sesuai dengan target dari Satgas Percepatan Pembentukan Populasi Desa Merah Putih yang memang kita menargetkan musyawarah khusus ini selesai di akhir bulan Mei. Kemudian nanti Juni nanti kita akan selesaikan seluruh proses pembentukan badan hukumnya. Juli Insya Allah kita bisa launching bersama Presiden” papar Ferry.
Program ini bukan hanya bertujuan membentuk koperasi, tetapi juga memperkuat ekonomi desa secara menyeluruh.
Fokusnya mencakup pembukaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan ekstrem, serta pencegahan praktik rentenir dan pinjaman online ilegal.
Ferry menambahkan, koperasi Merah Putih akan didukung modal kerja dengan skema pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi. Pinjaman tersebut diberikan dengan bunga rendah sekitar tiga persen dan tenor hingga enam tahun.
Ia memproyeksikan potensi total pembiayaan nasional dapat mencapai Rp240 triliun, tergantung hasil studi kelayakan masing-masing koperasi.
“Nilainya akan sangat tergantung pada feasibility study yang diajukan setiap koperasi desa. Bisa besar, bisa lebih kecil. Itu akan didampingi oleh bank-bank BUMN dan dinas-dinas terkait. nanti kita akan lihat nilainya kan bisa besar, bisa lebih kecil daripada itu. Nilai investasinya pun juga gitu,” terangnya.
Terkait pengawasan, Ferry menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat sistem pengawasan guna mencegah potensi penyelewengan dana koperasi.
Ia menyebut bahwa pengawasan akan dilakukan secara berlapis, mulai dari pengawas internal yang berasal dari anggota koperasi sendiri hingga pengawasan eksternal oleh pihak independen maupun instansi terkait.
“Ada pengawas di internal anggota. Ada internal pengawas, ada pengawas dari eksternal. Kita akan mengawasi itu,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ferry menyebut Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis yang selama ini menjadi penyumbang besar pendapatan negara.
Program ini, menurutnya, merupakan bentuk konkret negara membalas kontribusi tersebut dengan membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Inilah poinnya … waktunya bagaimana sekarang Kalimantan Timur yang sudah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, sekarang ini negara balik pergantian memberikan kontribusinya bagi provinsi Kalimantan Timur,” tandasnya.
