REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengoperasian rumah oksigen selama 24 jam dan pengerahan ratusan tenaga kesehatan.
Upaya tersebut didukung dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp1.272.106.500 yang dialokasikan untuk pengadaan kebutuhan medis dan pembiayaan operasional pelayanan kesehatan.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Banjarbaru, Maulidah, mengatakan dukungan anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional rumah oksigen di Public Safety Center (PSC) Kota Banjarbaru dan Puskesmas Cempaka.
Selain itu, Dinkes mengoperasikan posko kesehatan di kawasan Pengayuan dan Guntung Damar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak karhutla.
Pelayanan di lapangan meliputi pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, hingga pembagian masker kepada masyarakat.
Tenaga kesehatan ditugaskan untuk membantu pelayanan di posko serta mendukung penanganan darurat.
Berdasarkan rekapitulasi kegiatan, sebanyak 229 tenaga kesehatan tercatat dalam dukungan penanganan dampak karhutla tersebut.
Maulidah menjelaskan, anggaran Banpres juga mencakup pembiayaan operasional petugas kesehatan dan relawan yang bertugas di lapangan, termasuk dukungan untuk posko kesehatan dan rumah oksigen.
“Terdapat dukungan alokasi anggaran dan pembiayaan operasional yang bersumber dari dukungan tersebut, termasuk untuk rumah oksigen di PSC dan Cempaka. Posko Kesehatan ring satu serta honor/transport operasional petugas kesehatan dan relawan di lapangan yang didukung melalui mekanisme surat tugas,” ucapnya.
Untuk menunjang pelayanan, Dinkes juga menyediakan berbagai perlengkapan medis, seperti tabung oksigen, Oxycan, masker N95, masker medis, nasal kanul, nebulizer, dan obat-obatan untuk terapi pernapasan.
Seluruh dukungan tersebut dibiayai melalui dana Banpres dengan total alokasi Rp1.272.106.500.
Anggaran itu terbagi untuk pengadaan obat dan bahan medis sebesar Rp927.806.500 serta penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebesar Rp344.300.000.
Maulidah mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rekapitulasi bantuan dan realisasi penggunaan anggaran secara terperinci.
“Rincian data lengkapnya dalam format laporan digital (Excel) untuk memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan,” ujarnya.
Dinkes Banjarbaru menegaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan petugas penanganan karhutla menjadi prioritas, dengan tetap mengedepankan transparansi serta pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran.
