REDAKSI8.COM – Dalam rangka mensingkronkan melakukan urusan pembuatan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kabupaten Banjar, TP PKK Kabupaten Banjar bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar melakukan rapat monitoring terkait tindak lanjut pengawasan sarana IRTP.
Seperti yang disampaikan oleh ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj. Raudatul Wardiyah mengutarakan bahwa banyak keluhan yang telah disampaikan warga kabupaten Banjar kepada dirinya tentang pengurusan izin usaha rumahan.
“Sementara ini, yang dikeluhkan oleh masyarakat sudah melakukan pengurusan izin, tetapi karena berteli teli maka akhirnya mereka tidak melanjutkan lagi pengurusan izin tersebut,’ ungkapnya
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Rahimayanti menjelaskan bahwa dengan kondisi yang tidak normal ini, bagaimana kita mencoba memfasilitasi seluruh kepentingan tentang pembuatan SPP-IRT tersebut tanpa membahayakan masyarakat terhadap covid-19.
“Sebenarnya untuk pengurusan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) cukup ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar,” ungkapnya
Maya menjelaskan, untuk itu, kita melakukan rapat monitoring pada hari ini, ada beberapa dinas yang belum terintegrasi secara baik di dinas perizinan dan akhirnya terkesan bertele tele oleh masyarakat.
“Pada dasarnya, Dinas Perizinan itu konsepnya satu pintu, masyarakat cukup datang ke Dinas Perizinan, dan untuk dinas lainnya, yang berjalan itu berkas, bukan masyarakat yang mau mengurus ke dinas dinas terkait, itu kan konsepnya, artinya semua dinas terkait harus terintegrasi dengan dinas perizinan,” jelasnya
“Saat ini ada beberapa dinas yang belum terintegrasi dengan dinas perizinan untuk pembuatan SPP-IRT ini di tempat kita, seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk pengeluaran Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dinas PUPR untuk izin IMB Komersial,” tambahnya
Maya berharap, dengan terintegrasinya dinas dinas terkait, maka semua urusan akan lancar, karena tinggal dinas perizinan yang menjalankan dokumen tersebut di mall pelayanan publik yang sudah ada keseluruhan SKPD dan tinggal SKPD yang turun kelapangan untuk memastikan memenuhi syarat.
