REDAKSI8.COM, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, bersama Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, turut serta dalam ajang penting tingkat nasional, yakni Musyawarah Nasional (Munas) I Pengurus dan Anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI).
Kegiatan strategis ini digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, dan menjadi wadah penguatan sinergi antar lembaga legislatif provinsi se-Indonesia, baik dari sisi kelembagaan maupun tata kelola kesekretariatan.
Munas tersebut dipimpin langsung oleh Ketua ADPSI periode 2019–2024, Khoirudin, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Ia didampingi oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, selaku tuan rumah penyelenggara.
Acara berlangsung dalam suasana formal namun penuh semangat kebersamaan, dengan kehadiran delegasi dari seluruh DPRD provinsi dan sekretariat DPRD se-Indonesia.
Dalam rangkaian kegiatan Munas, hadir pula narasumber nasional, yakni Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, yang memberikan paparan bertemaTata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel.
Dalam materinya, Rifqinizamy menekankan pentingnya sinergitas yang kuat antara lembaga legislatif daerah dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial, tetapi juga akuntabel kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan utama dalam forum tersebut meliputi penguatan peran dan fungsi DPRD dalam proses penganggaran dan pengawasan, optimalisasi pemanfaatan dana transfer daerah agar lebih tepat sasaran, serta perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar berkontribusi lebih nyata terhadap pendapatan asli daerah.
Tak hanya itu, pembahasan juga menyentuh upaya percepatan revisi regulasi yang berkaitan dengan penataan kewenangan daerah, termasuk penyesuaian status Ketua dan Anggota DPRD dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diharapkan akan memperjelas posisi mereka sebagai pejabat negara.
Forum Munas menjadi ajang demokratis dalam proses pemilihan kepemimpinan baru.
Dalam sesi pleno, dilakukan pemilihan Ketua ADPSI dan ASDEPSI untuk periode kerja 2025–2029.
Setelah proses pemilihan yang berlangsung tertib dan transparan, ditetapkan kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet organisasi.
Acara kemudian ditutup dengan serah terima jabatan dari pengurus lama periode 2019–2024 kepada pengurus baru.
Usai mengikuti seluruh rangkaian Munas, Ekti Imanuel menyampaikan pandangannya mengenai hasil kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi jalannya proses pemilihan yang berjalan demokratis dan penuh semangat kolaboratif antarprovinsi.
“Dengan terpilihnya kepengurusan yang baru, kami berharap ADPSI dan ASDEPSI bisa terus memperkuat peran DPRD provinsi di seluruh Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan hak dan kewenangan lembaga legislatif di daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi dari Kalimantan Timur itu juga menekankan pentingnya konsistensi kerja sama lintas provinsi dalam menghadapi tantangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ke depan.
“Kepengurusan yang baru ini diharapkan mampu membawa semangat baru, menjawab tuntutan zaman, serta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan anggota dewan,” pungkasnya.
Keterlibatan aktif Kaltim dalam forum Munas ini sekaligus mencerminkan komitmen tinggi dari DPRD dan Sekretariat DPRD Kaltim dalam mendukung penguatan kelembagaan legislatif tingkat provinsi di seluruh Indonesia.
