REDAKSI8.COM – Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur didampingi Wakil Bupati Kabupaten Banjar Said Idrus Al Habsyie, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar M Hilman dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar I Gusti Made Suryawati melakukan Launching Inovasi Gelang Anting MANIS.
inovasi Gelang Anting MANIS (Gerakan Tera Ulang Antisipasi Stunting menuju Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis), di Aula Barakat Martapura, Senin (7/2/2022) pagi tersebut sekaligus penapakan Perdana Cap Tanda Tera Tahun 2022 dan Launching Inovasi.
Tera ulang timbangan tidak hanya tembangan yang digunakan oleh pedagang, tetapi juga dilakukan tera ulang kepada timbangan yang dipakai oleh posyandu dengan harapan tidak ada lagi kasus kesalahan penentuan status gizi dikarenakan kesalahan timbangan.
Mengingat angka stunting sangat memprihatinkan, maka inovasi dapat digunakan posyandu dan puskesmas se Kabupaten Banjar untuk mendapatkan hasil yang akurat.
Dengan di tera ulangnya timbangan yang digunakan petugas di posyandu maka Saidi berharap inovasi tersebut berpengaruh pada menurunnya angka stunting saat ini. “Semoga program ini berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap penurunan angka stunting,” harap Saidi.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar I Gusti Made Suryawati mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan layanan terbaik guna menciptakan Kabupaten Banjar yang tertib ukur.
“Keakuratan timbangan sesuai timbangan, sesuai alat ukur dan sesuai standar internasional, akurat, tidak ada yang dirugikan baik produsen maupun konsumennya,” jelas Mede.
Penapakan cap tanda tera perdana dan pemasangan stiker ini menandakan dimulainya kegiatan pelayanan tera ulang tahun 2022 di wilayah Kabupaten Banjar.
Inovasi Gelang Anting Manis adalah inovasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindag Kabupaten Banjar yang didedikasikan untuk mendukung program PKK dan membantu pemerintah daerah dalam penurunan angka stunting. Serta pelayanan kemetrologian mengacu amanat UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
