REDAKSI8.COM, BANJARBARU – 2 hari belakangan, nama demi nama mulai terbingkai (framing<-red) memenuhi kolom pemberitaan, khususnya di Ibu Kota Kalimantan Selatan (Kalsel) Kota Banjarbaru.
Tidak lain mengenai isu sosok yang ‘sepertinya ini nih yang cocok menggantikan Wartono’, setelah diumumkan pengunduran dirinya sebagai Wakil Walikota Banjarbaru, Selasa (3/11), menemani Walikota Banjarbaru Lisa Halaby.
Beberapa nama mulai disebut. Tapi bagi pengamat politik satu ini, untuk sekedar mengganti karena dinilai populer dimata masyarakat saja belum cukup.
Perlu memiliki pengalaman politik ulung dan jejaring legislatif luas yang perlu dimiliki calon pengganti Wartono, itu menurut Akademisi sekaligus pengamat politik dari kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Varinia Pura Damaiyanti.
“Kita tidak bicara soal popularitas tokoh atau kandidat di mata warga, tapi lewat partai pengusung kekuatan lobi-lobian,” ujarnya.
“Sehingga tantangan dengan adanya koalisi sebesar ini, yang terpilih harus karena kapasitas, bukan hanya sekadar hasil bagi-bagi kursi,” sambungnya berpendapat.
Bagi Varinia, posisi Wakil Wali Kota jangan sekedar menjadi figur yang mampu menjalankan tugas pemerintahan saja, yang bersangkutan nanti mesti bisa menjembatani komunikasi politik dengan berbagai pihak.
“Seperti peran Pak Wartono selama ini, beliau punya pengalaman politik, punya jejaring legislatif. Menurut saya kriteria pertama seperti itu,” begitu kata Varinia.
Selain pengalaman politik, calon pengganti diharapkan mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih yang sebelumnya memiliki pilihan politik berbeda.
Kriteria selanjutnya harus memiliki rekam jejak integritas yang mumpuni.
Figur yang terpilih harus mampu menempatkan diri sebagai mitra kerja Wali Kota, bukan justru menjadi pesaing dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Harus siap bekerja sebagai mitra, bukan sekadar bayang-bayang atau sebagai pesaing. Harus sebagai mitra, agar pemerintahan dapat solid sampai 2030,” sarannya.
Varinia berharap proses pergantian Wakil Wali Kota Banjarbaru dapat segera berjalan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Proses pergantian ini jangan sekadar menjadi ajang pembagian jatah politik antar partai pengusung saja,” tandasnya.
