Dalam pembahasan, H. Rahmi menekankan pentingnya pengelolaan Banpres yang dilakukan secara cermat, tepat sasaran, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, setiap tahapan penggunaan bantuan perlu dipersiapkan secara matang agar pelaksanaannya berjalan tertib, efektif, dan tidak menyimpang dari tujuan awal pemberian bantuan.
Selain membahas mekanisme penggunaan dan realisasi anggaran, rakor juga menjadi wadah koordinasi untuk memastikan seluruh jajaran memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Langkah ini dinilai penting agar bantuan yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat optimal, khususnya dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanganan Karhutla di Kabupaten Balangan.
Melalui koordinasi tersebut, BPBD Balangan berharap tidak ada kendala berarti dalam proses realisasi Banpres. Kesiapan administrasi, ketepatan pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan bantuan menjadi perhatian agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
BPBD Kabupaten Balangan pun berkomitmen menjaga kepercayaan pemerintah pusat melalui pengelolaan bantuan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, Banpres tidak sekadar menjadi dukungan anggaran, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi ancaman Karhutla serta melindungi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Balangan.
