REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus melobi Pemerintah Pusat guna memperkuat dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari hasil komunikasi tersebut, Kalsel masuk dalam alokasi anggaran Rp1,2 triliun untuk penanganan bencana di delapan provinsi.
Hal itu disampaikan Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor menyampaikan pada saat menemui gabungan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Kamis (22/10/26).
“Hari ini, Pak Gubernur sudah melobi Pemerintah Pusat agar lebih banyak memberikan bantuan nasional. Informasi terakhir, kita mendapat alokasi Rp1,2 triliun untuk delapan provinsi, termasuk Kalimantan Selatan dan sejumlah daerah lainnya yang mengalami bencana,” ujarnya.
Pemprov Kalsel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemerintah kabupaten terus melakukan penanganan karhutla di lapangan.
Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat mempercepat upaya penanggulangan di wilayah terdampak.
“Siang malam kami bekerja di lapangan. Tidak ada kata membiarkan, dan masyarakat kita tidak akan ditinggalkan,” tegasnya.
Ariadi menjelaskan, adapun sejumlah kawasan yang menjadi prioritas penanganan, di antaranya wilayah sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor, Pengayuan, dan Guntung Damar.
“Penanganan juga dilakukan di wilayah lain, termasuk Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa yang meminta peningkatan keterlibatan Pemerintah Pusat, ia menegaskan koordinasi lintas pemerintah terus dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla.
“Pemprov Kalsel berharap dukungan Pemerintah Pusat dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dapat menekan dampak karhutla serta mencegah jatuhnya korban jiwa,” tuntasnya.
