Komisi I DPRD Tanah Bumbu Fasilitasi 10 Kepala SMAN Mengadu ke Disdikbud Kalsel

REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu memfasilitasi 10 kepala SMA Negeri se Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (6/8/2026).

Pertemuan ini digelar guna memperjuangkan kebutuhan mendesak sekolah, mulai dari pemenuhan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, hingga peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi I, Andrean Atma Maulani.

Selain itu, Turut mendampingi sejumlah anggota Komisi I, yaitu Hj. Ernawati, H. Irin, M. Dodi Trunur Rizky, HS, Makhruri, Sarniah, dan Nur Khalifah.

Kedatangan mereka diterima hangat oleh Kepala Disdikbud Provinsi Kalsel, H. Abdul Rahim, beserta jajaran pejabat struktural.

Andrean Atma Maulani menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas aduan para kepala sekolah yang masuk ke DPRD Tanah Bumbu beberapa waktu lalu.

Mengingat kewenangan pengelolaan jenjang SMA, SMK, dan SLB berada di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, DPRD Tanah Bumbu berinisiatif menjadi jembatan agar masalah ini segera mendapat penanganan konkret.

“Kami memfasilitasi para kepala sekolah agar persoalan riil di lapangan, seperti rehabilitasi gedung sekolah dan kekurangan guru, dapat didengar langsung oleh dinas terkait di tingkat provinsi untuk dicarikan solusi bersama,” ujar Andrean.

Adapun 10 kepala SMAN yang hadir dalam audiensi tersebut meliputi:
– SMAN 1 Simpang Empat: Abdul Rokhim
– SMAN 1 Kusan Hilir: Wahidah
– SMAN 1 Batulicin: Muraqibuddin
– SMAN 2 Simpang Empat: Bukhori
– SMAN 1 Angsana: Maryudi
– SMAN 1 Mantewe: Jamalluddinnor
– SMAN 1 Sungai Loban: Akhmad Supianor Fajeri
– SMAN 2 Satui: Sukasno
– SMAN 1 Karang Bintang: Muhammad Abduh
– SMAN 1 Kusan Hulu: Faisal Anwar

Selain menyuarakan masalah krisis tenaga guru dan kerusakan sarpras, pertemuan tersebut juga menghasilkan wacana strategis berupa penjajakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kerja sama lintas tingkatan pemerintah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi anggaran dan program kerja, khususnya dalam mendukung pemerataan mutu pendidikan, pemenuhan kuota guru, serta pembangunan sarana prasarana sekolah menengah dan SLB di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ke depan.