REDAKSI8.COM, JAKARTA – Dalam upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan meningkatkan kualitas hidup perempuan serta generasi mendatang, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan workshop nasional yang mengusung semangat sinergi lintas sektor. Acara ini diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pusat dan daerah, termasuk unsur legislatif dan eksekutif provinsi.
Provinsi Kalimantan Timur turut ambil bagian dalam forum penting ini, dengan hadirnya Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, yang turut didampingi oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, serta Perisalah Legislatif Ahli Muda, Vivi Haryani. Kehadiran mereka mewakili dukungan legislatif daerah terhadap isu strategis yang menyangkut kesehatan ibu dan keluarga.
Selain unsur legislatif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Jaya Mualimin, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. Keterlibatan dua pilar utama dalam pemerintahan daerah ini—eksekutif dan legislatif—merupakan bentuk nyata komitmen Kalimantan Timur dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam sektor kesehatan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan internasional, di antaranya Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat dari Kementerian PPN/Bappenas, Diah Lenggogeni, Perwakilan UNFPA untuk Indonesia, Hassan Mohtashami, serta Counsellor Kedutaan Besar Kanada, Kevin Tokar. Kehadiran mereka menandakan bahwa isu penurunan AKI tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga mendapat dukungan kuat dari mitra internasional.
Workshop menghadirkan narasumber dari sejumlah kementerian strategis seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Diskusi dalam forum ini menitikberatkan pada pentingnya perencanaan anggaran berbasis bukti, sinergi lintas sektor, serta peningkatan peran DPRD dalam menyusun kebijakan responsif terhadap isu kesehatan ibu dan keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, Norhayati Usman menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kemendagri dan menyatakan bahwa Kalimantan Timur menyambut baik kegiatan ini sebagai ruang pembelajaran dan koordinasi yang sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, hasil dari workshop ini sangat relevan untuk dijadikan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan anggaran yang berpihak pada isu kesehatan ibu dan keluarga.
Norhayati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk bersama-sama berkomitmen menurunkan AKI dan memperkuat kualitas layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menurunkan angka kematian ibu bukan hanya menjadi indikator pembangunan kesehatan, tetapi juga cerminan dari keberhasilan pembangunan manusia yang adil dan merata.
Dengan berlangsungnya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga di tingkat lokal, dapat semakin erat dan solid. Ke depan, kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi, responsif, dan efektif dalam menjawab tantangan kesehatan ibu dan keluarga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur.
