REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru memberikan tanggapan resmi atas laporan masyarakat yang masuk melalui kanal SP4N LAPOR!, Kamis, (3/9/2026) lalu.
Laporan yang dilayangkan oleh akun anonim tersebut menyoroti tiga persoalan utama, mulai dari dugaan keterlambatan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), etika komunikasi pejabat di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK), hingga permintaan transparansi dana program Cambridge.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Abdul basid mengatakan, ketiga laporan tersebut sudah ditanggapi beberapa bulan lalu melalui aplikasi SP4N LAPOR!.
“Kami sudah memberi tanggapan,” katanya beberapa waktu lalu.
Menanggapi poin pertama mengenai penyaluran TPG, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menjelaskan, proses tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
Berdasarkan aturan itu, mekanisme penyaluran meliputi pembaruan data, sinkronisasi dan validasi, penetapan penerima, hingga rekomendasi dan pencairan ke rekening guru dengan jadwal ketat setiap bulannya.
Kelancaran pencairan sangat bergantung pada ketepatan data di Dapodik yang dikelola oleh satuan pendidikan dan guru, serta proses validasi di tingkat pusat, sehingga keterlambatan tidak serta-merta diakibatkan oleh Bidang P2TK.
Selanjutnya kasus individual, pihak dinas menyatakan belum dapat melakukan penelusuran lebih lanjut karena laporan disampaikan secara anonim tanpa mencantumkan identitas guru yang dimaksud.
Pada poin kedua terkait etika pelayanan dan pelaksanaan tugas, Dinas Pendidikan menyatakan menghargai segala kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik.
“Seluruh jajaran berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi internal guna meningkatkan kualitas pelayanan, komunikasi, koordinasi, serta pendampingan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jawab pihak disdik.
Sementara itu, pada poin ketiga mengenai kerja sama program Cambridge English, pihak dinas memaparkan, kegiatan tersebut didasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Wali Kota Banjarbaru dan Direktur PT Cahaya Rachmat Edukasi Nomor 15/MoU/Pem-Setda/2023 dan Nomor 059/BEE-CAE/KSB/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama tingkat kepala dinas.
Program tersebut diikuti oleh 37 satuan pendidikan yang terdiri dari 23 sekolah dasar dan 14 sekolah menengah pertama, dengan penempatan pelaksana teknis pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar karena mayoritas pesertanya berasal dari jenjang SD.
“Dinas Pendidikan akan segera melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap dokumen kerja sama, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan agar dapat menjadi bahan evaluasi yang transparan dan akuntabel ke depannya,” tulis pihak Disdik.
