REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Sentra UMKM yang direncanakan Pemerintah Kota Banjarbaru mulai beroperasi pada 2029 diharapkan tidak hanya menjadi ruang pamer produk lokal.
Fasilitas tersebut diminta dilengkapi sarana pemasaran modern supaya mampu memperluas jangkauan pasar pelaku usaha.
Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshori, mendorong Sentra UMKM dilengkapi fasilitas pemasaran digital, sistem pembayaran non-tunai, ruang pamer, pusat informasi, hingga fasilitas pengemasan dan konsultasi usaha.
Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut penting untuk menjawab persoalan pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku UMKM.
Sebab, kemampuan menghasilkan produk berkualitas harus diimbangi dengan akses pasar yang memadai.
“Karena itu, kehadiran Sentra UMKM harus mampu menjawab kebutuhan tersebut. Jangan sampai hanya menjadi tempat berkumpul atau memajang produk, tetapi harus benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menghasilkan transaksi dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha,” ujarnya.
Selain fasilitas pendukung, Nurkhalis menyoroti pentingnya pemilihan lokasi.
Ia berharap Sentra UMKM dibangun di kawasan strategis, mudah dijangkau masyarakat, memiliki area parkir memadai, serta dilengkapi fasilitas yang nyaman dan representatif.
Lebih jauh, pentingnya pemerataan kesempatan bagi pelaku usaha.
Pengelola nantinya mesti memiliki mekanisme yang adil supaya UMKM kecil dan usaha rumahan tidak tersisih dari akses pemasaran.
Nurkhalis berharap Sentra UMKM dapat menjadi etalase produk unggulan Banjarbaru sekaligus membuka peluang bagi produk lokal menembus pasar regional, nasional, hingga internasional.
Sementara itu, Kepala Diskompumnaker Banjarbaru, Sartono, menyebut Sentra UMKM nantinya akan menampung berbagai produk hasil usaha masyarakat, mulai dari kerajinan hingga kuliner.
“Pokoknya apa yang diproduksi UMKM di Banjarbaru akan kita pamerkan di Sentra UMKM,” ujar Sartono.
Untuk mematangkan konsepnya, Pemko Banjarbaru berencana melibatkan komunitas UMKM, Komite Ekonomi Kreatif (KEK), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS).
Pembahasan awal mencakup kemudahan akses, dampak sosial dan ekonomi, pola pengelolaan, serta fasilitasi legalitas produk UMKM.
Diskompumnaker turut membuka peluang kolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Banjarbaru untuk mendukung pengembangan dan pemasaran produk kerajinan lokal.
Dengan target operasional pada 2029, kesiapan pengelolaan dan strategi pemasaran menjadi pekerjaan penting agar Sentra UMKM tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
