REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Besarnya subsidi yang digelontorkan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk angkutan feeder Trans Banjarbaru dinilai belum sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pasalnya, tingkat keterisian penumpang angkutan tersebut hanya sekitar 25 persen, sementara anggaran subsidi sepanjang 2026 mencapai lebih dari Rp14 miliar.
Kondisi itu menjadi sorotan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari.
Ia menilai rendahnya tingkat keterisian penumpang harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama menyangkut efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Menurut Emi, besarnya subsidi yang dikucurkan pemerintah semestinya berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat.
Terlebih, program feeder Trans Banjarbaru telah berjalan sejak 2024, namun hingga kini dinilai belum menunjukkan efektivitas optimal.
“Saya minta feeder dilakukan evaluasi dan anggaran subsidinya dialihkan pada bantuan memaksimalkan program angkutan sekolah gratis,” sarannya.
Emi menilai, anggaran tersebut berpotensi memberikan manfaat lebih besar apabila dialokasikan untuk memperkuat layanan angkutan sekolah gratis.
Sejumlah aspek yang perlu dibenahi diantaranya perluasan jangkauan pelayanan supaya lebih banyak sekolah terlayani, peremajaan armada angkutan milik Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang kondisinya dinilai sudah banyak tidak layak, serta pemberdayaan ekonomi anggota organda.
Menurutnya, kebutuhan tersebut lebih mendesak untuk diperhatikan agar subsidi pemerintah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlangsungan pelaku usaha angkutan lokal.
“Jadi subsidi bisa lebih tepat sasaran dan dirasakan lebih maksimal manfaatnya (masyarakat<-red),” imbuhnya.
Selain persoalan keterisian penumpang, Emi meminta pemerintah daerah mengevaluasi trayek feeder yang selama ini beroperasi.
Rute dengan jumlah penumpang minim, menurutnya, perlu dipertimbangkan untuk dihentikan supaya tidak terus membebani anggaran subsidi.
Ia menegaskan, fungsi utama angkutan feeder semestinya menjadi penghubung layanan Bus Banjarbakula dengan kawasan permukiman atau wilayah yang belum terjangkau trayek angkutan umum.
“Dengan begitu, keberadaan feeder benar-benar berfungsi sebagai transportasi pengumpan, bukan sekadar menjalankan operasional angkutan yang tingkat pemanfaatannya rendah,” terangnya.
Sorotan tersebut menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengevaluasi kembali efektivitas program, mulai dari besaran subsidi, pola operasional hingga penentuan trayek.
Sebab, anggaran belasan miliar rupiah yang bersumber dari keuangan daerah semestinya mampu menghasilkan layanan transportasi publik yang optimal dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Kota Banjarbaru, Eddy Sabara, mengungkapkan, tingkat keterisian rata-rata penumpang Feeder tercatat berada di angka 25 persen, berdasarkan rekapitulasi data kinerja operasional selama bulan September.
Trayek rute masjid Al-Mukarramah yang didukung 2 unit armada mencatatkan persentase penumpang tertinggi mencapai 39 persen.
Rute teramai berikutnya disusul oleh trayek rute Hajjah Nurriyah dengan 2 unit armada sebesar 34 persen, serta trayek rute ke RSD Idaman dengan 1 unit armada sebesar 31 persen.
Di sisi lain, terdapat beberapa rute yang mencatatkan tingkat keterisian penumpang relatif rendah.
Keterisian paling minim ditemukan pada trayek di SMPN 9 Banjarbaru yang hanya mencapai 9 persen, diikuti oleh trayek Halte Km. 0 Banjarbaru sebesar 12 persen, dan Trayek di GOR Rudy Resnawan sebesar 19 persen.
Sejumlah rute lainnya seperti Lapangan Rebatig, Al-Muhtadien atau Golf, Terminal Simpang Empat, Balai Kota Banjarbaru dan Halte Carsurin mencatatkan keterisian berkisar antara 21 hingga 30 persen.
“Seluruh jumlah keterisian itu dirata-ratakan memperoleh angka 25 persen,” bebernya.
Lebih jauh kepada Redaksi8.com, anggaran yang dibayarkan untuk operasional transportasi Feeder Trans Banjarbaru dengan pihak ketiga per satu unit adalah Rp7 ribu 320 setiap 1 kilometer.
Artinya, setiap satu kilometer per satu unit angkutan feeder beroperasi, pemerintah membayar 7 ribu 320 rupiah.
Jumlah unit yang disewa ada 26 unit, terdiri dari 24 unit siap operasi dan 2 unit cadangan.
Dari situ ditetapkan, total anggaran tahun 2026 untuk mensubsidi angkutan feeder dianggaran murni senilai Rp9.718.882.500.
Lalu kembali diadakan di anggaran belanja tambahan Rp5.136.540.000.
Maka total anggaran untuk membayar biaya operasional transportasi Feeder Trans Banjarbaru tahun 2026 sebesar Rp14.855.422.500 atau 14 miliar rupiah lebih.
