Kegiatan ini diikuti sebanyak 25 pelaku usaha IKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Banjar. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai kebijakan, persyaratan, serta tata cara penerapan jaminan produk halal agar produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki kualitas baik, tetapi juga memenuhi ketentuan kehalalan yang berlaku.
Diseminasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie. Sementara materi disampaikan oleh Saibatul Hamdi dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru.
Dalam sambutannya, Akhmad Bayhaqie menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan usaha, khususnya bagi pelaku IKM yang ingin memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal.
Menurutnya, sertifikasi halal tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, jaminan halal merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan rasa aman dan kepastian kepada konsumen.
“Sertifikasi halal bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dengan adanya jaminan halal yang jelas, pelaku usaha diharapkan dapat memberikan rasa aman dan keyakinan kepada masyarakat dalam memilih produk yang dipasarkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kepercayaan konsumen menjadi salah satu modal penting bagi keberlangsungan sebuah usaha. Terlebih, di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, pelaku IKM dituntut untuk tidak hanya menghasilkan produk yang menarik dan berkualitas, tetapi juga mampu memenuhi standar serta ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pemahaman mengenai jaminan produk halal perlu menjadi bagian dari pengelolaan usaha sehari-hari. Pelaku usaha harus memahami bahwa tanggung jawab menjaga kehalalan produk tidak berakhir ketika sertifikat halal berhasil diterbitkan.
Konsistensi tersebut harus terus dipertahankan dalam seluruh rangkaian kegiatan produksi, mulai dari pemilihan dan penggunaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk kepada konsumen.
Dalam hal ini, pemahaman terhadap Proses Produk Halal (PPH) dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi aspek penting. Kedua hal tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat memastikan setiap tahapan produksi berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan prinsip kehalalan.
Akhmad Bayhaqie juga mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh. Ia mendorong pelaku usaha untuk aktif bertanya, berdiskusi, serta menyampaikan berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses pemenuhan persyaratan jaminan produk halal.
Menurutnya, kegiatan diseminasi bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan menjadi ruang bagi pelaku IKM untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang dapat langsung diterapkan dalam kegiatan usaha masing-masing.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesadaran untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal dan menjaga konsistensinya. Dengan demikian, produk IKM Kabupaten Banjar diharapkan semakin dipercaya oleh konsumen, memiliki nilai tambah, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber dari BSPJI Banjarbaru, Saibatul Hamdi, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan ketentuan penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk persyaratan bahan yang digunakan serta proses produksi yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
Materi juga mencakup penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjaga konsistensi kehalalan produk secara berkelanjutan.
Tidak hanya mendapatkan materi secara teori, para peserta juga diberikan kesempatan mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab. Melalui sesi tersebut, pelaku IKM dapat berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk pemenuhan persyaratan bahan baku, proses pengolahan, hingga penerapan sistem jaminan halal dalam kegiatan produksi.
Interaksi antara narasumber dan peserta diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih praktis, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat diterapkan dalam pengembangan usaha.
Pelaksanaan Diseminasi JPH Angkatan II Tahun 2026 ini sekaligus menjadi bagian dari upaya DKUMPP Kabupaten Banjar dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM. Sebab, peningkatan kualitas produk harus berjalan beriringan dengan pemenuhan standar dan kepastian jaminan halal.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi dan penerapan jaminan produk halal, produk-produk lokal Kabupaten Banjar diharapkan memiliki posisi yang semakin kuat di tengah persaingan pasar.
Ke depan, DKUMPP Kabupaten Banjar melalui Bidang Perindustrian berkomitmen untuk terus melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku IKM. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan produk lokal yang berkualitas, memiliki nilai tambah, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta semakin dipercaya masyarakat.
Pada akhirnya, penguatan jaminan produk halal bukan hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku IKM Kabupaten Banjar untuk mengembangkan usaha, memperluas pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk daerah hingga menjangkau pasar yang lebih luas.
