REDAKSI8.COM, BANJARBARU — Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru, Emi Lasari, mulai mempertanyakan Kebermanfaatan Area Traffic Control System (ATCS).
Sebab selama ini fungsinya menurut Emi hanya sebagai lampu berkedip, penanda hati-hati kepada pengguna jalan yang melintas.
Berangkat dari situ, dia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarbaru untuk membuat kajian baru untuk tahun 2027 mendatang mengenai masalah itu.
Pasalnya, anggaran pengadaan ATCS yang bernilai lebih dari Rp1 miliar tersebut dia menilai tidak sebanding dengan fungsinya sekarang.
“Belum efektif signifikan untuk pengaturan lalu lintas disana, ditambah adanya Tugu Adipura yang menggangu penglihatan pengguna jalan,” pikirnya.
“Tidak mungkin juga menghancurkan tugu tersebut. Keberadaan tugu itu secara teknis menutupi pandangan pengguna jalan jika dijadikan bundaran atau lampu merah,” sambungnya.
Oleh karena itu, Emi mendesak pada tahun 2027 nanti dibahas tentang pengkajian ulang secara matang fungsi dan manfaat ATCS secara optimal.
“Tujuannya supaya perangkat ATCS dapat diberdayakan secara optimal. Bisa saja dipindah ke titik yang saat ini jauh lebih urgen dan dapat difungsikan secara maksimal,” Ia menukas.
“Sehingga anggaran yang telah dikeluarkan tidak sia-sia dan memberikan manfaat nyata bagi pengaturan lalu lintas di Kota Banjarbaru,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru, Rachmat Hidayat, menjelaskan, pihaknya masih menunggu instruksi dari Wali Kota Banjarbaru, Lisa Halaby terkait status dan kelanjutan ATCS.
“Kalau kami, yang jelas kami menunggu perintah. Karena kan waktu penonaktifan traffic lightnya itu, untuk lampu lalu lintasnya itu, itu kan perintah wali kota. Jadi kan kami menunggu aja,” ujar Dayat (panggilan akrab<-red) kepada redaksi8.com beberapa waktu lalu.
ATCS menurutnya secara manfaat tetap berfungsi, baik untuk traffic counting (penghitungan volume lalu lintas<-red) maupun pemantauan melalui kamera CCTV.
“Pengaktifan maupun penonaktifan fungsi lampu lalu lintas berada di bawah kewenangan wali kota,” terangnya.
“Kalau alat itu dibilang tidak beroperasi, sebenarnya itu beroperasi,” sambungnya.
Katanya, bagian ATCS yang saat ini tidak difungsikan hanya pengaturan lalu lintasnya, seperti lampu kuning hijau dan merahnya.
Sebab, jika aktifitas lalin yang menerapkan lampu hijau kuning dan merah itu dioperasikan, pihak Dishub khawatir dapat menimbulkan kejutan bagi pengendara jika dihidupkan secara mendadak.
“Kalau kita aktifkan dikhawatirkan jadi shock traffic (gelombang kejut lalu lintas<-red). Apalagi kalau diaktifkan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu,” jelasnya.
“Kasihan petugas kita, kasihan masyarakat. Ini tiba-tiba dua jam, dua jam kemudian dibuka ditutup lagi, apa itu?” lanjutnya.
Oleh karena itu, pihak dinas akhirnya mengambil keputusan untuk tidak membukanya sebagai lampu pengatur lalu lintas konvensional di titik tersebut.
“Kami menunggu instruksi Wali Kota,” tandasnya.
