REDAKSI8.COM, KOTABARU – Persoalan keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang dikeluhkan nelayan di Kabupaten Kotabaru mulai menemui titik terang.
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kendala administrasi yang selama beberapa bulan terakhir dikeluhkan nelayan, karena berdampak pada aktivitas melaut hingga meningkatnya biaya operasional.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Usman Pahero menyampaikan keluhan nelayan terkait lambatnya proses penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan.
Akibatnya, sebagian nelayan mengalami hambatan untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Ia berharap instansi terkait dapat memberikan kepastian mengenai waktu penyelesaian dokumen sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemilik kapal supaya persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi keluhan itu, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan, proses penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi serta tahapan pengukuran kapal.
Pihaknya kata dia, akan berupaya meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penyelesaian dokumen, sepanjang persyaratan yang dibutuhkan telah dipenuhi pemilik kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, memberikan toleransi terhadap rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih menjalani proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dukungan penyelesaian persoalan juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, baik dalam membantu penyelesaian administrasi kapal maupun memastikan aktivitas pelayaran tetap memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, anggota DPRD turut menyoroti dampak keterlambatan dokumen terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.
Sebab, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) serta keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, menambahkan sejumlah poin kesepakatan.
Diantaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mendorong percepatan penerbitan sertifikat kapal, serta meminta nelayan segera melengkapi dokumen perikanan yang menjadi persyaratan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru juga akan membantu melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.
Melalui kesepakatan tersebut, DPRD berharap kendala administrasi yang dihadapi nelayan dapat segera diselesaikan.
Dengan demikian, kepastian dokumen kapal, keselamatan pelayaran, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir tetap menjadi perhatian bersama.
