REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Ketua Komisi I DPRD, Ririk Sumari, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pendidikan, untuk bergerak cepat merespons setiap keluhan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
Hal tersebut ditegaskannya menanggapi adanya laporan masyarakat terkait dugaan keterlambatan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), etika komunikasi pelayanan di lingkungan Bidang P2TK, hingga persoalan transparansi program Cambridge.
Ririk menekankan pentingnya respons awal yang cepat agar masyarakat tidak merasa diabaikan atau dibiarkan tanpa kepastian.
Menurutnya, tanggapan awal yang sigap sangat penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat serta mencegah timbulnya berbagai spekulasi atau pendapat negatif.
“Manakala ada laporan dari masyarakat, paling tidak bisa ditanggapi atau direspon secara cepat oleh OPD masing-masing. Walaupun nantinya masih dalam proses pengerjaan, berikan tanggapan terlebih dahulu agar menyenangkan hati masyarakat,” saran Ririk kepada Redaksi8.com beberapa waktu lalu.
“Jika tidak ada respons, pasti akan timbul bermacam-macam pendapat,” sambungnya.
Terkait keluhan keterlambatan penyaluran tunjangan profesi guru kata Ririk, Komisi I akan segera melakukan konfirmasi dan koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan.
Pihaknya ingin memastikan kendala teknis apa yang menyebabkan hak para tenaga pendidik tersebut belum terbayarkan.
Selain masalah tunjangan, Ririk menyoroti etika komunikasi pejabat dan pegawai di lingkungan Bidang P2TK saat memberikan pelayanan.
Ia mengingatkan, sebagai pelayan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan ramah dan profesional.
“Karena posisinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi ini terkait mitra kerja seperti guru, ya jangan ‘jutek’,” tegasnya.
“Berikan pelayanan yang maksimal, ada SPM-nya, harus senyum saat pelayanan. Harapannya semua etika pelayanan ini bisa diperbaiki,” lanjutnya.
Sementara itu, mengenai isu transparansi pengelolaan dana program Cambridge serta poin-poin aduan lainnya yang disampaikan masyarakat, Komisi I memilih untuk tidak berspekulasi sebelum mendapatkan keterangan resmi dari dinas terkait.
“Terkait transparansi dana maupun keluhan lainnya, kami dari Komisi I akan mengonfirmasi seluruh poin laporan tersebut ke Dinas Pendidikan. Kami belum bisa memberikan jawaban rinci sebelum mendengar penjelasan resmi mengenai apa yang menjadi kendala sebenarnya,” pungkas Ririk.
Disdik Sudah Tanggapi Laporan Anonim
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menerima sejumlah laporan masyarakat yang masuk melalui kanal SP4N LAPOR!, Kamis, (3/9/2026) lalu.
Laporan yang dilayangkan oleh akun anonim tersebut menyoroti tiga persoalan utama, mulai dari dugaan keterlambatan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), etika komunikasi pejabat di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK), hingga permintaan transparansi dana program Cambridge.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Abdul basid mengatakan, ketiga laporan tersebut sudah ditanggapi beberapa bulan lalu melalui aplikasi SP4N LAPOR!.
“Kami sudah memberi tanggapan,” katanya beberapa waktu lalu.
Menanggapi poin pertama mengenai penyaluran TPG, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menjelaskan, proses tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
Berdasarkan aturan itu, mekanisme penyaluran meliputi pembaruan data, sinkronisasi dan validasi, penetapan penerima, hingga rekomendasi dan pencairan ke rekening guru dengan jadwal ketat setiap bulannya.
Kelancaran pencairan sangat bergantung pada ketepatan data di Dapodik yang dikelola oleh satuan pendidikan dan guru, serta proses validasi di tingkat pusat, sehingga keterlambatan tidak serta-merta diakibatkan oleh Bidang P2TK.
Selanjutnya kasus individual, pihak dinas menyatakan belum dapat melakukan penelusuran lebih lanjut karena laporan disampaikan secara anonim tanpa mencantumkan identitas guru yang dimaksud.
Pada poin kedua terkait etika pelayanan dan pelaksanaan tugas, Dinas Pendidikan menyatakan menghargai segala kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik.
“Seluruh jajaran berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi internal guna meningkatkan kualitas pelayanan, komunikasi, koordinasi, serta pendampingan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jawab pihak disdik.
Sementara itu, pada poin ketiga mengenai kerja sama program Cambridge English, pihak dinas memaparkan, kegiatan tersebut didasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Wali Kota Banjarbaru dan Direktur PT Cahaya Rachmat Edukasi Nomor 15/MoU/Pem-Setda/2023 dan Nomor 059/BEE-CAE/KSB/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama tingkat kepala dinas.
Program tersebut diikuti oleh 37 satuan pendidikan yang terdiri dari 23 sekolah dasar dan 14 sekolah menengah pertama, dengan penempatan pelaksana teknis pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar karena mayoritas pesertanya berasal dari jenjang SD.
“Dinas Pendidikan akan segera melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap dokumen kerja sama, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan agar dapat menjadi bahan evaluasi yang transparan dan akuntabel ke depannya,” tulis pihak Disdik.
