• Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
Redaksi 8
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
Redaksi 8
No Result
View All Result

7 ASN di Kota Banjarbaru Diberhentikan, Alasannya?

Ramadhani MTD. by Ramadhani MTD.
2 Juli 2021
in Hukum, Layanan Publik, Pemerintahan, Peraturan Daerah, Peristiwa, Provinsi Kalimantan Selatan, Regional
0
7 ASN di Kota Banjarbaru Diberhentikan, Alasannya?
83
SHARES
926
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

REDAKSI8.COM – Sepanjang tahun 2021, sudah ada sedikitnya 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan status kepegawaiannya di Kota Banjarbaru. Adapun kasusnya yaitu 2 penggelapan dan 1 pemalsuan identitas.

“Untuk penggelapan ada 2 orang ASN yang terlibat dan diberhentikan tidak hormat,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banjarbaru, Sri Lailana. Senin (28/6/2021).

Jika melihat kebelakang, pada tahun 2020. Ada kasus lainnya yang menyangkut ASN di Kota Banjarbaru, yakni indispliner sebanyak 2 orang yang telah melakukan tindakan absensi dengan akumulasi selama satu tahun lebih dari 46 hari tidak hadir tanpa keterangan.

Tidak hanya itu, 2 orang ASN juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga total ada 7 kasus yang menyeret kepegawaian atau ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru sejak tahun 2020.

Dikatakan Sri, pihaknya setiap bulan juga selalu melakukan pendataan tingkat kehadiran ASN di seluruh SKPD. Sehingga, jika dalam sebulan terkahir telah melakukan absen lebih dari 6 hari. Maka akan diberikan surat peringatan kepada kepala SKPD bersangkutan.

“Pasti kita surati kepala SKPD bersangkutan agar memberikan hukuman ringan, seperti teguran dulu,” ucapnya.

“Kalau masuk kategori sedang, nanti akan ditunda kenaikan gaji serta pangkatnya. Kemudian, jika masuk kategori berat, maka akan dibebaskan jabatan, diturunkan pangkat selama 3 tahun, hingga diberhentikan dengan hormat, maupun tidak hormat,” sambungnya.

Lebih jauh ia menerangkan, jika oknum ASN yang terseret kasus hukum sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, namun belum inkrah. Sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku pihaknya hanya dapat memberhentikannya sementara.

Pemberhentian sepenuhnya hanya akan dapat dilakukan pihaknya, jika putusan terhadap kasus oknum ASN tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, dan memang bersalah.

Page 1 of 2
12Next
Tags: Asnbanjarbarubkpp
Previous Post

Pemkab Banjar Bahas Covid-19 dan Ajaran Menyimpang Serta Penandatanganan Kerjasama

Next Post

Walikota Banjarabaru Dalam Hani 2021 : Indonesia Darurat Narkoba

Next Post
Walikota Banjarabaru Dalam Hani 2021 : Indonesia Darurat Narkoba

Walikota Banjarabaru Dalam Hani 2021 : Indonesia Darurat Narkoba

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Pedoman Media Siber
  • SOP Wartawan
  • Tim Redaksi

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata