REDAKSI8.COM, BANJAR,, Depth News – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat komitmen dalam menekan angka kemiskinan melalui langkah strategis yang melibatkan berbagai sektor pembangunan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar di Aula Kantor Barakat Martapura, Rabu (4/11/2026) pagi.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar sekaligus meluncurkan inovasi SINERGI BANJAR (Sistem Terintegrasi Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar). Inovasi ini diharapkan menjadi instrumen pendukung perencanaan pembangunan yang mampu menghubungkan data permasalahan kemiskinan dengan berbagai program intervensi yang dilaksanakan perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
Rakor dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea, didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Marliana serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Kabupaten Banjar Fara Hayani.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), para camat, serta sejumlah unsur lintas sektor yang memiliki peran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Sekda Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah. Diperlukan komitmen, tanggung jawab, dan kerja sama seluruh unsur pemerintahan serta pihak terkait agar berbagai program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai rendahnya pendapatan atau kemampuan ekonomi rumah tangga, melainkan juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.
Upaya pengentasan kemiskinan, lanjutnya, perlu diarahkan pada penyelesaian akar permasalahan, bukan hanya memberikan bantuan dalam jangka pendek. Masyarakat miskin harus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperoleh akses pelayanan dasar, mengembangkan kemampuan ekonomi, serta memiliki peluang lebih besar untuk hidup mandiri dan sejahtera.
Sekda juga menekankan pentingnya memastikan setiap program pemerintah memiliki keterkaitan dan saling mendukung. Jangan sampai terdapat program yang menyasar kelompok masyarakat yang sama secara berulang, sementara di sisi lain masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum tersentuh intervensi.
Untuk itu, penguatan kualitas data menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat secara lebih terperinci, termasuk kebutuhan, permasalahan, serta bentuk bantuan atau pemberdayaan yang paling sesuai.
Selain penguatan data, sinkronisasi program antarperangkat daerah juga menjadi perhatian penting. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kebijakan yang direncanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan strategi pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mendorong penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 secara lebih terarah dan terukur.
Rencana aksi tersebut diharapkan memuat sasaran penerima manfaat yang jelas, indikator keberhasilan, lokasi atau lokus intervensi, perangkat daerah maupun pihak yang bertanggung jawab, serta target capaian yang realistis.
Dengan perencanaan yang terstruktur, setiap program dapat dipantau pelaksanaannya dan dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai. Pemerintah daerah juga dapat mengetahui apakah intervensi yang dilakukan sudah sesuai kebutuhan atau masih memerlukan penyesuaian.
Artinya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi harus diukur dari sejauh mana program tersebut mampu memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Kabupaten Banjar Fara Hayani menjelaskan, pelaksanaan rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor.
Menurutnya, persoalan kemiskinan membutuhkan kesamaan persepsi dan komitmen dari seluruh perangkat daerah maupun pemangku kepentingan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif.
Rakor ini juga menjadi forum untuk menyelaraskan rencana aksi penanggulangan kemiskinan Tahun 2027, sehingga setiap perangkat daerah dapat mengidentifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsinya, sekaligus menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.
Fara berharap sinergi lintas sektor dapat terbangun sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Dengan demikian, seluruh program tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga memiliki kesinambungan dan sasaran yang saling melengkapi.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, dunia usaha, Baznas, pemerintah kecamatan, dan unsur masyarakat, sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan program penanggulangan kemiskinan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia, baik melalui program pemerintah daerah, dukungan lembaga sosial, kegiatan pemberdayaan ekonomi, maupun kontribusi dunia usaha.
Puncak kegiatan rakor ditandai dengan peluncuran inovasi SINERGI BANJAR atau Sistem Terintegrasi Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar.
Inovasi yang dikembangkan Bapperida Kabupaten Banjar ini dirancang sebagai sarana untuk mengintegrasikan informasi mengenai sasaran masyarakat, permasalahan kemiskinan, serta pemetaan berbagai program intervensi yang dilaksanakan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Kehadiran SINERGI BANJAR menjadi langkah penting dalam mendorong perubahan pola perencanaan pembangunan, dari pendekatan yang cenderung berjalan berdasarkan program masing-masing perangkat daerah menuju perencanaan yang lebih terpadu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui sistem tersebut, informasi mengenai kelompok masyarakat sasaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat dipetakan secara lebih menyeluruh. Dengan begitu, pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan intervensi di setiap wilayah.
Sebagai contoh, persoalan kemiskinan dalam sebuah keluarga bisa saja tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi kondisi rumah tidak layak huni, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses kesehatan, hingga tidak tersedianya pekerjaan yang memadai.
Kondisi seperti ini membutuhkan penanganan secara bersamaan dari berbagai sektor. Perangkat daerah yang menangani perumahan dapat melakukan intervensi terhadap kondisi tempat tinggal, sektor kesehatan memberikan dukungan pelayanan kesehatan, sementara sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi mendorong peningkatan keterampilan serta kesempatan memperoleh penghasilan.
Apabila setiap program tersebut direncanakan secara terpisah tanpa koordinasi dan pemetaan yang baik, penanganan kemiskinan berpotensi tidak berjalan optimal. Bahkan, terdapat kemungkinan sebagian masyarakat menerima intervensi berulang, sementara kelompok lainnya belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Di sinilah SINERGI BANJAR diharapkan mengambil peran strategis, yakni membantu menyatukan informasi dan memperkuat keterhubungan program agar setiap intervensi dapat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Melalui pemetaan yang terintegrasi, perangkat daerah juga diharapkan lebih mudah mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, menentukan prioritas penanganan, serta melihat kelompok masyarakat yang belum mendapatkan intervensi sesuai permasalahannya.
Dengan demikian, inovasi ini bukan hanya mendukung proses penyusunan perencanaan, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Peluncuran SINERGI BANJAR sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam membangun tata kelola perencanaan pembangunan yang semakin adaptif, kolaboratif, dan berbasis data.
Tantangan penanggulangan kemiskinan memang tidak sederhana. Selain membutuhkan kebijakan yang tepat, keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Oleh sebab itu, penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan 2027 menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan secara matang. Setiap perangkat daerah perlu memastikan program yang direncanakan memiliki sasaran yang jelas, indikator capaian yang terukur, serta dukungan anggaran dan pelaksanaan yang sesuai.
Pemantauan dan evaluasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan hasil intervensi. Apabila ditemukan program yang belum memberikan hasil optimal, pemerintah dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan kondisi di lapangan.
Tidak kalah penting, pemerintah kecamatan dan desa diharapkan berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat. Sebab, pemerintah di tingkat wilayah memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga dapat membantu mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan masyarakat secara lebih konkret.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan kemandirian ekonomi keluarga.
Pada akhirnya, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin terbukanya akses terhadap pelayanan dasar, serta berkurangnya jumlah keluarga yang berada dalam kondisi rentan.
Melalui Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 dan peluncuran SINERGI BANJAR, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam satu arah dan memiliki komitmen yang sama.
Bapperida Kabupaten Banjar pun diharapkan semakin optimal dalam mengoordinasikan perencanaan lintas sektor, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki keterkaitan yang kuat.
Dengan dukungan data yang lebih baik, perencanaan yang terukur, serta kolaborasi seluruh pihak, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.
