REDAKSI8.COM – Permasalahan pembebasan lahan pembuatan jalan poros Sungai Ulin Banjarbaru – Mataraman Kabupaten Banjar belum selesai. Walaupun pengerjaan sudah 50 persen, tetapi tanah milik H Supriyadi (Alm) belum ada ganti rugi.
Ahli waris H Supriyadi (Alm) pemilik tanah, Helmi Mardani yang berada di Desa Jingah Habang Ulu melakukan pemasangi portal tanda larangan untuk melakukan aktiftas. Pasalnya masalah ganti-rugi lahan belum tuntas.
Melalui kuasa hukumnya, Jurkani SH didampingi LSM Aliansyah dan Bahauddin menerangkan bahwa lahan itu masih belum tuntas masalah ganti-ruginya namun secara sepihak sudah dikerjakan oleh kontraktor dari PT Nugroho Lestari, Kamis (26/11/2020).
“Lahan klien kami malah digusur tanpa ada ganti-rugi yang disepakati. Proyek sudah dijalankan di lahan klien kami. Padahal belum ada perintah eksekusi oleh Pengadilan Negeri Martapura lahan sudah dieksekusi dan dikerjakan,” jelas Jurkani SH.
Aliansyah mengatakan bahwa hari ini kita lakukan pemasangan porta bersama dengan kuasa hukumnya Jurkani SH sebagai larangan ada aktivitas proyek sampai ada penyelesaian yang berkeadilan.
“Kami masih menempuh upaya hukum, karena lahan sudah dirusak dan dikerjakan diduga oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalsel dan PT Nugroho Lestari sebagai Kontraktor yang merusak tanam tumbuh tanpa hak berupa pohon durian, rambutan, kuini, langsat, ramania, nangka, mangga dan berbagai macam tanaman pruduktif lainnya,” ujar Ali.
Sementara Helmi sebagai ahli waris H Supriyadi menerangkan bahwa lahan milik almarhum ayahnya yang terkena proyek jalan poros Sungai Ulin Banjarbaru – Mataraman Kabupaten Banjar.
Di atas tanah terdapat 615 batang tanaman produktif seperti durian, kuini langsat, rambutan dan lain-lain yang tidak dihargai secara wajar. “Sekarang mereka saling lempar tanggung-jawab, kami akan menutup jalan sampai ada penyelesaian,” bebernya.
Diduga ada penilaian apraisal yang tak sesuai sebab ada perbedaan mencolok dengan nilai tanah yang kurang strategis. Selain itu diduga ada upaya pemalsuan surat keikhlasan ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris sebenarnya.
Diketahui pihak pemerintah menitipkan uang ganti rugi sebesar Rp650 juta di PN Martapura namun Helmi dan ibunga Hj Mariyam tak menerima nilai itu sehingga masih berproses di pengadilan.
Pihak pengadilan sendiri dikabarkan terkaget-kaget ketika belum eksekusi namun lahan sudah terlanjur dibersihkan dan aktivitas proyek jalan alternatif sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
