REDAKSI8.COM – Martapura, Kabupaten Banjar memiliki banyak pondok pesantren, sudah menjadi tradisi masyarakat di kabupaten Banjar untuk agar mereka mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Ini salah satu yang menjadi perhatian bagi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar dan Kementerian Agama (Kemenag) Banjar di Ruang Komisi IV Banjar pada Rabu (19/2/2020) guna membahas pendidikan keagaman dan pondok pesantren di Kabupaten Banjar.
Ketua Komisi IV DPRD Banjar, Ahmad Sarwani menjelaskan pertemuan ini berkenaan dengan Pendidikan keagamaan di Kabupaten Banjar.
“Kita pengen tahu sejauh mana pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama lain berkaitan dengan keberlangsungan Lembaga tersebut. Juga IPM kita yang sangat rendah sehingga perlu diluruskan dan disinkronkan kembali dengan Badan Pusat Statistik (BPS),” ujarnya.
Tujuannya agar IPM Kabupaten Banjar naik di masa depan dengan menyinkronkan data kependidikan, termasuk mengakomodir Pendidikan Agama yang cukup dominan di Kabupaten Banjar.
“Nanti kita akan duduk bersama kembali mengadakan rapat lanjutan dengan Dinas Pendidikan, Kemenag dan BPS untuk membicarakan kesepakatan yang dirumuskan pada rapat ini,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjar, Maidi Armansyah menjelaskan IPM Kabupaten Banjar rendah bukan karena tingkat kualitas Pendidikan di Kabupaten Banjar rendah.
“Kita dapat kesimpulan bahwa perlu ada sinkronisasi data kependidikan di Kabupaten Banjar yang ada di Kemenag Banjar dengan Disdik Banjar. Selain itu di Kabupaten Banjar sangat banyak pesantren yang masih dianggap sekolah non formal,” terangnya.
Karena itu Disdik Banjar ujarnya akan mengubah definisi istilah formal tersebut, agar yang di maksud Pendidikan formal bukan hanya sekolah formal saja.
“Namun peserta didik yang punya kemampuan literasi, menulis, berhitung dan sebagainya bisa dimasukkan sebagai Pendidikan formal. Apalagi kita yakin banyak pesantren yang mengajarkan pelajaran umum dalam kurikulumnya,” jelas Maidi Armansyah.
