REDAKSI8.COM – Pemerintah Kabupaten Banjat melakukan Rapat Koordinasi (Rakoor) Penerapan PPKM Level 3 di Kabupaten Banjar secara virtual dilaksanakan di Command Center Manis Martapura Kamis (29/7/2021) siang bersama dengan Camat Martapura beserta lurah dan pembakal se-Kecamatan Martapura.
Rakor yang dipimpin Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Akhmad Rizanie Anshari, Wakil Bupati Kabupaten Banjar Said Idrus Al-Habsyie, Kepala Dinas Kesehatan dr Diauddin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Masruri dan Forkopimda Kabupaten Banjar.
Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur mengatakan bahwa yang terdata saat ini di Kabupaten Banjar yang melakukan Isolasi Mandiri (Isoman) sebanyak 476 orang, yang dirawat di rumah sakit 103 orang dan yang meninggal sampai sekarang ini 102 orang di Kabupaten Banjar.
“Ini menjadi perhatian kita karena kecamatan Martapura nomor 1 Covid-19 di Kabupaten Banjar, salah satu kecamatan yang beberapa hari ini mengalami lonjakan kasus Covid 19, maka dari itu Kabupaten Banjar salah satu daerah untuk menerapkan PPKM Level 3,” katanya.
Ia juga berharap kepada Camat, Kepala Desa dan seluruh perangkat desa se-Kecamatan Martapura kembali mengoptimalkan tugas masing-masing dengan melakukan tracing dan tracking, penelusuran dan pelacakan tingkat desa dan kelurahan karena Kecamatan Martapura ini sudah Zona Merah.
“Perlu edukasi kepada Masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang masih berpendapat tidak ada Covid sehingga perlu keaktifan dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa untuk mengambil langkah serius dalam penanganan Covid ini,” ucapnya.
Bupati Banjar menjelaskan bahkan beberapa hari ini ada Puskesmas tutup karena beberapa tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 serta perlu adanya bantuan kepada warga yang terpapar Covid-19 atau positif Covid 19 yang melakukan Isoman.
“Bersama SKPD terkait akan memberikan bantuan kepada Masyarakat yang isoman terdampak Covid 19 yaitu terpapar Covid-19 dengan menyertakan bukti surat PCR atau terkonfirmasi positif Covid 19 yang telah terdata oleh dinas kesehatan dan menurut informasi dari para pembakal menganggarkan 8% dari dana desa untuk penanganan Covid-19 ini”l,” jelasnya.
