REDAKSI8.COM – Komisi II DPRD Banjar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Astambul dan PT Bank Perkreditan Rakyat Simpang Empat. Rabu (17/6/2020). Rapat RDP tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Komisi II Pribadi Heru Jaya.
Dua BUMD yang saham mayoritas kepemilikannya adalah milik Kabupaten Banjar telah lama berdiri sejak bermatamorfoses dari Badan Kredit Kecamatan atau BKK menjadi BPR.
Filosofi awal dibentuknya BKK ini adalah untuk memberikan pelayanan kredit bagi usaha rakyat. Meski kemudian berubah bentuk menjadi BPR fungsi pelayanan kredit bagi usaha kecil menengah itu tetap menjadi identitas lembaga ini.
Saidan Pahmi mengatakan bahwa sejak BPR dimasukkan sebagai lembaga yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membuat lembaga ini keteter mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, karena mereka harus dipersamakan perlakuannya dengan lembaga Perbankan yang besar, sementara modal usaha dan uang yang dihimpun BPR tidak sebesar Bank konvensional.
Pada rapat tersebut, Komisi II sengaja mengundang 2 dari 4 BPR yang ada di Kabupaten Banjar, yakni BPR Kecamatan Simpang Empat dan BPR Astambul. Persoalan yang kami bahas adalah soal dividen pemkab Banjar yang semakin menurun.
“Terungkap dalam diskusi tersebut bahwa salah satu BPR tersebut tidak bisa menyumbangkan dividen buat PAD Kabupaten Banjar dari tahun 2019 dan mungkin 2020 ini, karena banyaknya kredit yang macet,” ungkapnya
Komisi II mengejar lagi soal mekanisme pinjaman di BPR apakah telah sesuai dengan peraturan OJK, sehingga angka kredit macet tersebut sangat tinggi.
“Mereka mengakui dilematis, karena standar pinjama di peraturan OJK harus ada jaminan yang jelas misalnya sertifikat tanah, sementara di lapangan banyak surat tanah yang hanya beralaskan surat sporadik,” ungkapnya
Jika dipaksakan sesuai standar, maka fungsi pelayanan kepada masyarakat kecil untuk memberikan kredit usaha dengan mekanisme yang sederhana akan semakin jauh dari harapan.
Dari diskusi tersebut, saya pesimis jika kita terus mengandalkan BPR untuk membuka cabang baru di kecamatan lainnya untuk memberikan kredit usaha bagi masyarakat menengah ke bawah.
Oleh karena itu saya menyarankan dalam forum tersebut agar kita mengkaji ulang usulan Raperda penyertaan modal ke BPR, karena fungsi pelayanannya semakin jauh apalagi ingin mengejar keuntungan.
Lebih baik usulan penyertaan modal tersebut dialihkan dengan cara membentuk lembaga keuangan yang berbasis syariah yang tidak di bawah pengawasan OJK seperti Koperasi atau BMT yang modalnya dari APBD.
Pada sesi akhir RDP tersebut komisi II menyimpulkan bahwa wacana ini perlu ditindaklanjuti dengan bagian ekonomi pemerintah Kabupaten Banjar, dengan melibatkan kelompok ahli atau pakar.
