Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam mendukung pembiayaan serta keberlangsungan program pendidikan dan pelatihan Komcad.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap program strategis nasional di bidang pertahanan negara.
Menurutnya, pembentukan Komcad membutuhkan kesiapan berbagai aspek, termasuk dukungan anggaran agar para ASN yang telah ditetapkan sebagai peserta dapat mengikuti seluruh tahapan pendidikan dan pelatihan secara optimal.
Muhidin mengungkapkan, pelaksanaan program tersebut sebelumnya sempat menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyiapkan dukungan pembiayaan melalui perubahan APBD.
Langkah tersebut kemudian diikuti dengan dorongan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar turut mengalokasikan anggaran untuk mendukung ASN yang akan mengikuti pelatihan Komcad.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh bupati dan wali kota agar dapat menyisipkan anggaran untuk mengirim ASN, baik pejabat eselon II, III maupun IV, mengikuti pelatihan Komponen Cadangan di Rindam ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, program Komcad tidak semata-mata dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan ancaman perang. Lebih dari itu, pendidikan Komcad memiliki nilai strategis dalam membentuk kepribadian, kedisiplinan, ketahanan fisik, mental, serta tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Melalui pelatihan tersebut, ASN diharapkan memiliki sikap disiplin yang lebih kuat, kemampuan bekerja dalam tim, kepatuhan terhadap aturan, serta semangat pengabdian yang semakin tertanam dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur juga mengemukakan gagasan agar pendidikan Komcad ke depan dapat disinergikan dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang diselenggarakan melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Menurut Muhidin, penggabungan kedua program tersebut berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengembangan kompetensi ASN. Peserta tidak hanya memperoleh pembekalan kepemimpinan dan manajerial, tetapi juga pendidikan kedisiplinan, pembinaan fisik, serta penguatan mental dan karakter.
“Kalau pelatihan Komcad ini bisa dipadukan dengan PKN, maka ASN tidak hanya mendapatkan pendidikan kepemimpinan, tetapi juga pembentukan kedisiplinan dan jati diri. Jadi, ada dua aspek yang diperoleh, yaitu peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pelatihan fisik serta mental,” jelasnya.
Muhidin berharap gagasan tersebut dapat dikomunikasikan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, pendidikan Komcad ke depan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi aparatur, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pembinaan karier ASN.
Sementara itu, Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan RI, Letjen TNI Totok Imam Santoso, menjelaskan bahwa keberadaan Komcad memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mendukung pertahanan negara dalam situasi perang.
Dalam kondisi damai, personel Komcad juga dapat dipersiapkan untuk membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan dan kondisi darurat melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sesuai tugas dan ketentuan yang berlaku.
Salah satu potensi keterlibatan tersebut adalah membantu penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kalimantan.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga berbagai persoalan nonmiliter yang membutuhkan kesiapsiagaan dan kerja sama seluruh unsur terkait.
“Permasalahan negara kita tidak hanya berkaitan dengan perang, tetapi juga berbagai masalah di dalam negeri. Salah satunya kebakaran hutan. Oleh karena itu, Komcad ke depan juga dapat dilatih dan dipersiapkan untuk bersama-sama membantu pemerintah daerah maupun satuan yang bertugas dalam penanganan kebakaran hutan,” terangnya.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan Komcad juga diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kesiapan menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Meski demikian, pelibatan personel dalam penanganan kondisi darurat tetap harus memperhatikan fungsi, kewenangan, dan mekanisme koordinasi dengan instansi terkait.
Dukungan terhadap program pembentukan Komcad juga disampaikan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi. Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Banjar mendukung penuh langkah pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat pertahanan negara melalui pembentukan Komponen Cadangan.
Menurut Habib Idrus, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
Ia menilai pelatihan Komcad dapat menjadi sarana pembinaan yang memberikan pengalaman berbeda bagi ASN. Selain memperoleh pendidikan mengenai kedisiplinan dan ketahanan fisik, peserta juga ditempa untuk membangun mental tangguh, kebersamaan, kepemimpinan, serta kepatuhan terhadap aturan.
“Melalui pelatihan Komcad, kita berharap ASN tidak hanya memiliki kedisiplinan dan ketahanan fisik serta mental yang baik, tetapi juga semakin meningkatkan rasa tanggung jawab dan jiwa patriotisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” tuturnya.
Habib Idrus menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banjar siap mendukung pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Kementerian Pertahanan.
Dukungan itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan aparatur yang berkualitas, memiliki integritas, serta mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Ia berharap pembentukan Komcad tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan pertahanan negara, tetapi juga menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi berbagai kondisi darurat dan bencana.
“Semoga melalui program ini, ASN Kabupaten Banjar semakin siap menghadapi berbagai tantangan, memiliki semangat kebersamaan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah dan bangsa,” harapnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengirimkan sebanyak 26 ASN untuk mengikuti seleksi pembentukan Komponen Cadangan di Rindam XXII/Tambun Bungai, Banjarbaru.
Namun, dari jumlah tersebut, satu orang peserta dinyatakan tidak dapat melanjutkan karena mengalami sakit.
Tahapan kedatangan dan seleksi peserta berlangsung pada 26 hingga 31 Oktober 2026. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan Komcad selama 45 hari, terhitung mulai 2 November hingga 16 Desember 2026.
Selama mengikuti pendidikan, para peserta akan menjalani proses pembinaan dan pelatihan untuk membangun kedisiplinan, ketahanan fisik, mental, serta pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan dan bela negara.
Keikutsertaan ASN Kabupaten Banjar dalam program tersebut menjadi bagian dari kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pembentukan Komcad diharapkan dapat berjalan berkesinambungan. Tidak hanya memperkuat kesiapan komponen pertahanan negara, tetapi juga menumbuhkan aparatur yang disiplin, tangguh, memiliki jiwa patriotisme, dan siap memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
