REDAKSI8.COM, MEDAN – Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Pemuda MAS Sumatera Utara (DPW PPM SUMUT) meminta Walikota Medan untuk segera mencopot jabatan Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.
Lantaran menurut Ketua DPW PPM SUMUT M. Zulfahri Tambusai, Kadisdukcapil ditengarai tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.
Serta, membiarkan praktik pungutan liar yang kerap terjadi di Kantor Dukcapil Kota Medan.
“Kami minta Walikota Medan untuk segera mencopot Kadisdukcapil Kota Medan dari jabatannya,” teriakannya menggunakan toa saat aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Disdukcapil Kota Medan, Selasa (02/04/2024) pukul 11.30 wib.
Dalam orasinya, Ia mengutarakan seluruh keluhan masyarakat dari hasil temuan pihaknya.
Berdasarkan data yang dijumpainya di lapangan, acap kali diduga telah terjadi pungutan liar ketika masyarakat mengurus berkas KTP, KK maupun Akte Kelahiran.
“Bahkan tindakan tersebut banyak terjadi di sejumlah kecamatan yang ada di Kota Medan,” bebernya.
Pihaknya menduga kuat Kadis takut menjumpai mahasiswa karena telah ikut serta dalam pungutan liar, dan ada persekongkolan di dalam Dinas Dukcapil Kota Medan.
“Akan kami pastikan aksi unjuk rasa jilid III dalam waktu dekat dengan jumlah yang lebih besar lagi serta mendesak kehadiran Kadis Dukcapil Kota Medan,” tandasnya.
Ketika diwawancara awak media mengenai adanya dugaan pungli parkir yang ada di Kantor Dukcapil Kota Medan, Sekretaris Dinas Sri Maharani beralasan, informasi tersebut bukan tanggungjawab pihaknya, melainkan tanggung jawab Dinas Perhubungan.
“Kami tidak tahu perihal regulasi yang ada,” ujar Sri Maharani.
Pada unjuk rasa jilid II tersebut Ketua DPW PPM Sumut dan peserta aksi sempat cekcok dengan sejumlah pejabat teras Dukcapil Kota Medan, salah satunya Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Medan.
Cekcok terjadi karena pihak pengunjuk rasa ingin bertemu dengan Kepala Dinas Capil namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. (A.H)
