REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas di beberapa wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) belakangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kondisi ini memicu respons keras dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengungkapkan masalah kelangkaan energi ini harus segera mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dan pihak terkait, terutama Pertamina, yang selama ini menjadi pengelola distribusi bahan bakar di wilayah tersebut.
Fuad menilai bahwa kelangkaan pasokan energi ini patut menjadi sorotan besar dan menyarankan agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap Pertamina, terutama setelah adanya penangkapan salah satu pejabat tinggi perusahaan energi milik negara tersebut, yang turut mengungkapkan masalah internal.
Fuad mengungkapkan bahwa hal ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola distribusi energi di Indonesia, khususnya di Kaltim.
“Menurut saya, Pertamina akan menjadi sorotan yang sangat tajam. Ini bukan hanya masalah daerah yang kekurangan BBM atau gas, tapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap distribusi energi. Teman-teman di DPR RI akan turun langsung melakukan investigasi ke Pertamina. Kita perlu tahu mengapa kelangkaan ini terjadi, meski kuota distribusi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada,” ungkap Fuad dengan tegas.
Kelangkaan pasokan bahan bakar dan gas di beberapa daerah Kaltim, menurut Fuad, sangat mengganggu kehidupan masyarakat, mengingat banyak wilayah yang seharusnya tidak kekurangan pasokan.
Fuad merasa prihatin dengan kenyataan bahwa masyarakat harus menghadapi kesulitan dalam memperoleh BBM dan gas, padahal distribusi seharusnya tidak bermasalah jika melihat ketentuan yang ada.
“Masyarakat yang seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar malah dihadapkan pada kelangkaan. Ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi dalam proses distribusi energi ini?” ujar Fuad.
Dalam pandangannya, kejadian ini bisa menjadi titik balik yang positif untuk memperbaiki sistem distribusi energi nasional.
Fuad berharap agar kondisi ini bisa menjadi awal dari perubahan yang signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan energi di Indonesia, terutama untuk Kaltim yang kaya akan sumber daya energi.
“Mudah-mudahan ini menjadi awal dari sebuah perubahan. Harapan kami, dengan adanya sorotan lebih dalam, Kaltim yang dikenal dengan berbagai kegiatan energi tidak lagi mengalami kelangkaan BBM atau gas. Yang masyarakat inginkan sekarang adalah akses yang mudah dan terjangkau terhadap energi, baik itu gas maupun minyak,” jelas Fuad, menambahkan bahwa masalah ini perlu segera diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat.
Fuad juga menekankan bahwa daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebenarnya cukup tinggi, dan secara ekonomi, banyak warga yang mampu membeli bahan bakar dengan kualitas yang lebih tinggi dari Pertamax.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kaltim memiliki potensi besar untuk membeli bahan bakar berkualitas lebih tinggi, namun justru dihadapkan pada kelangkaan yang tidak seharusnya terjadi.
“Dari sisi ekonomi, masyarakat Kaltim sebenarnya memiliki daya beli yang cukup tinggi. Bahkan, mereka bisa membeli bahan bakar yang lebih berkualitas dari Pertamax. Tetapi mengapa mereka harus menghadapi kelangkaan BBM dan gas? Ini yang menjadi perhatian kami,” jelas Fuad.
Sebagai penutup, Fuad kembali menegaskan pentingnya audit dan investigasi menyeluruh terhadap distribusi energi di Kaltim agar masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka secara adil.
Dia berharap, dengan adanya langkah-langkah transparan dan akuntabel, kelangkaan energi di Kaltim dapat segera diatasi dan tidak berulang di masa depan.
“Ini sangat penting, agar masyarakat Kaltim bisa menikmati hak-hak mereka dengan adil. Kami berharap ada investigasi yang mendalam dan tindakan yang konkret agar masalah kelangkaan ini tidak terjadi lagi,” pungkas Fuad.
