REDAKSI8.COM, TAPTENG – Drama politik di DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali memanas. Wakil Ketua DPRD Tapteng, Disman Sihombing, melontarkan kritikan keras terhadap manuver sejumlah anggota DPRD yang dinilai hanya sibuk cari panggung politik ketimbang fokus menyelesaikan persoalan besar daerah.
Disman menegaskan, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 hampir dipastikan kembali disahkan lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyusul deadlock berkepanjangan antara legislatif dan eksekutif.
“Kalau DPRD masih terjebak ego politik, jangan salahkan bupati kalau P-APBD 2025 di-Perkada-kan lagi. APBD induk saja sudah lahir dari Perkada karena DPRD gagal mencapai kata sepakat. Ini catatan hitam bagi DPRD,” tegas Disman, Rabu (27/8/2025).
Disman mengungkap fakta mencengangkan: Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, sudah menyiapkan skenario Perkada lima tahun ke depan jika DPRD terus bersikap kontra produktif. Pernyataan ini disampaikan Bupati pada rapat paripurna pengesahan RPJMD 2025-2029, yang sempat ricuh akibat interupsi anggota DPRD, Musliadi Simanjuntak.
Dalam rapat itu, Musliadi bahkan mengancam akan menggunakan hak angket dan interpelasi. Namun Bupati tak gentar. “Skenario Perkada sudah siap,” ujarnya kala itu. Sebuah sinyal keras bahwa DPRD tidak lagi punya posisi tawar jika terus memelihara konflik politik.
Disman yang juga politisi PDIP menegaskan sikapnya: fraksinya akan mendukung langkah bupati demi rakyat, jika DPRD kembali memblokir P-APBD 2025.
“Kalau sampai P-APBD harus di-Perkada-kan lagi, kami siap dukung. Kenapa? Karena ini soal kepentingan rakyat, bukan ajang adu ego,” ujarnya tajam.
Disman balik menohok anggota DPRD yang menuding anggaran Rp 3 miliar untuk perayaan HUT ke-80 Tapteng sebagai pemborosan. “Itu acara sepekan penuh di seluruh kecamatan, bukan satu hari. Murah kalau dibandingkan dampaknya bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia menegaskan, perayaan hari jadi bukan sekadar seremoni, tapi momentum strategis untuk memperkuat kebersamaan, membangun identitas, dan memacu semangat pembangunan.
Disman pun menguliti fakta yang lebih memprihatinkan: Tapteng masih menanggung utang Rp 70 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.
“Akibatnya, pemerintahan sekarang harus bayar cicilan pokok dan bunga hampir Rp 11 miliar per tahun. Ini yang bikin APBD 2025 defisit Rp 3,1 miliar, bukan karena HUT Tapteng,” serangnya.
Di akhir, Disman mengingatkan DPRD agar berhenti menyebarkan narasi menyesatkan. “Jangan cederai kepercayaan rakyat hanya karena kepentingan politik. Hormati hasil pilihan rakyat, junjung tinggi kepentingan masyarakat,” tutupnya. (Jerry).
Sidang Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah di Kandangan Berlanjut, JPU Hadirkan Dua Saksi Kunci
REDAKSI8.COM, HULU SUNGAI SELATAN - Sidang perkara dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah yang menyeret tiga terdakwa kembali digelar di Pengadilan...
