REDAKSI8.COM – Dari data terbaru, sebanyak Rp5,78 triliun atau setara dengan 29,18 persen dari pagu anggaran sebesar Rp19,8 triliun realisasi belanja APBD untuk penanganan covid-19 di seluruh provinsi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, di Kalimantan Selatan sedikitnya ada Rp157,79 miliar setara 47,45 persen untuk penanganan covid-19.
Bagaimana dengan Kota Banjarbaru?
Berdasarkan data yang dihimpun Redaksi8.com dari BPKAD Kota Banjarbaru, telah tercatat total laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi daerah Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial Kota Banjarbaru sampai Bulan Juni tahun anggaran 2021 sebesar Rp13.588.017.955 miliar.
Sumber Pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendanaan Umum (PU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Disektor realisasi penanganan covid-19 Kota Banjarbaru selama 6 bulan menggunakan DAU dan PU APBD mencapai Rp3.943.586.742 Miliar, atau setara dengan 51,06% dari 7 miliar lebih pagu anggarannya.
Lalu untuk realisasi dukungan vaksinasi sebesar Rp1.223.438.250 Miliar atau 28,14 % dari pagu anggaran. Dukungan vaksin terdiri dari biaya oprasional vaksinasi sebesar Rp1.035.846.250 miliar.
Selanjutnya realisasi anggaran untuk distribusi, pengamanan, penyedian tempat penyimpanan vaksin mencapai Rp109.592.000 juta.
Serta, untuk insentif tenaga kesehatan (Nakes) Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan vaksinasi sebesar Rp78.000.000 juta selama 5 bulan.
Para dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, bidan dan perawat, serta nakes lainnya pun memperoleh insentif, untuk tahun anggatan 2020 penanganan covid-19 yang berjumlah Rp4.422.229.235 miliar.
Diantaranya pertama, realisasi anggaran untuk 38 dokter spesialis di Banjarbaru sebesar Rp407.532.468 juta.
Kedua, 51 dokter umum dan gigi Rp364.870.135 juta.
Ketiga, 499 bidan dan perawat Rp3.126.644.822 miliar.
Keempat, untuk 107 nakes lainnya senilai Rp523.181.810 juta.
Selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru juga menganggarkan dana untuk Perlindungan Sosial yang telah terealisasi sebesar Rp751.268.950 juta atau 40.18%, dan untuk dukungan ekonomi di sektor UMKM, pertanian dan perdagangan senilai Rp. 3.247.494.778 miliar atau 62,56 persen.
