REDAKSI8.COM, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong dipastikan menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bantuan tersebut menjadi dukungan strategis pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Tabalong.
Kepastian penerimaan bantuan itu disampaikan Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (23/10/2026).
Menurutnya, dana Banpres tersebut telah diterima melalui Sekretariat Presiden Republik Indonesia pada Rabu sore (21/10/2026). Dengan demikian, informasi yang sempat berkembang mengenai tidak diperolehnya bantuan penanganan karhutla oleh Kabupaten Tabalong dipastikan tidak benar.
Bupati yang akrab disapa Haji Fani itu menegaskan, bantuan senilai Rp10 miliar tersebut merupakan amanah pemerintah pusat yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, kami mendapat kabar menggembirakan. Bantuan Presiden untuk penanganan karhutla sebesar Rp10 miliar sudah diterima Kabupaten Tabalong. Amanah ini tentu akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Tabalong akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta relawan Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) guna mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan operasional di lapangan.
Dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung berbagai kebutuhan vital penanganan karhutla, mulai dari penyediaan bahan bakar minyak (BBM), konsumsi relawan, hingga pemenuhan sarana dan prasarana pendukung operasi pemadaman.
Haji Fani berharap tambahan dukungan anggaran ini mampu meningkatkan efektivitas, intensitas, dan jangkauan penanganan karhutla, terutama melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, petugas lapangan, dan unsur relawan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menghadapi kebakaran.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pengendalian kebakaran di Tabalong. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi faktor penting agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.
Meski demikian, Bupati mengingatkan agar seluruh unsur terkait tidak lengah. Potensi kebakaran masih harus diwaspadai mengingat musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober. Ancaman kebakaran tidak hanya menyasar kawasan hutan dan lahan, tetapi juga lingkungan permukiman masyarakat.
Dengan kucuran Banpres Rp10 miliar tersebut, Pemkab Tabalong berharap penanganan karhutla semakin optimal, respons terhadap titik api lebih cepat, serta risiko meluasnya kebakaran dapat ditekan. Pemerintah daerah pun menargetkan kondisi wilayah segera terbebas dari ancaman kebakaran.
