REDAKSI8.COM – Usai penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar Tahun 2020 oleh Bupati Banjar, Senin sore (12/8/2019), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar kembali melaksanakan rapat paripurna pada Selasa pagi (13/8/2019). Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H. Rusli ini membahas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banjar mengenai RAPBD 2020.
Dalam Pemandangan Umum, secara garis besar seluruh Fraksi-Fraksi menyetujui pembahasan RAPBD 2020 yang diajukan Bupati Banjar, H. Khalillurrahman yang akrab disapa Guru Khalil ini.
Target pendapatan dalam RAPBD 2020 sebesar 1,852 triliun rupiah, turun sekitar 5,8% dari pendapatan dalam APBD-P 2019 sebesar 1,961 triliun rupiah. Dari sisi belanja dalam RAPBD 2020 dianggarkan sebesar 2,04 triliun rupiah, juga turun sekitar 1,07% dari belanja dalam APBD-P 2019 sebesar 2,067 triliun rupiah.
Namun beberapa fraksi memberikan catatan pada RAPBD 2020 yang diajukan ini, seperti Fraksi Golkar dengan Juru Bicara Dewi Restina yang berharap agar Pemkab Banjar dapat meningkatkan sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Peningkatan PAD sesuai target bisa tercapai dapat dilakukan melalui penambahan beberapa retribusi dan pajak daerah. Harus pula dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan pajak daerah dan retribusi,” ujarnya.
Optimalisasi dalam pengelolaan aset daerah kata Fraksi Golkar juga harus dilakukan, diantaranya dengan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.
“Perusahaan daerah harus ditingkatkan dengan pengawasan internal. Koordinasi juga harus dibangun dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penyediaan data dasar perhitungan dana bagi hasil pajak,” kata Dewi Restina.
Sementara Fraksi Persatuan Pembangunan Amanat Sejahtera dengan juru bicara Mulkan menekankan politik anggaran harus menjadi hal yang diperhatikan.
“Pendapatan harus kita maksimalkan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan melatih Sumber Daya Manusia (SDM). PAD kita harus perlahan dinaikkan dengan mendorong ekonomi pertanian dan jasa dengan berbasis IT,” ucap Mulkan.
Selain itu PAD baru dari sektor Parkir ujarnya juga dapat menjadi prioritas, selain investasi dibidang Pertanian serta penataan ekonomi lama dan perencanaan ekonomi baru untuk menciptakan produk baru.
“Kami kira RAPBD yang diajukan sudah tepat, tinggal konsistensi untuk menjalankannya. Kita berharap RAPBD ini dapat mengusahakan bidang pertanian agar bisa menyerap tenaga kerja dan pemerataan akses pendidikan hingga masyarakat terpencil,” pesan Mulkan.
