REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, menemui langsung puluhan massa aksi yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Kalsel, Jumat (5/6/26).
Dalam dialog terbuka tersebut, Muhidin mendengarkan berbagai aspirasi mahasiswa yang menyoroti persoalan pendidikan, Taman Nasional Meratus, hingga konflik lahan di Sidomulyo.
Muhidin bahkan mengajak perwakilan massa aksi duduk bersama untuk menyampaikan tuntutan secara langsung dengan dirinya.
Adapun salah satu isu yang disampaikan terkait sektor pendidikan, Pemprov Kalsel berencana melakukan asesmen terhadap tenaga pendidik guna meningkatkan kualitas pendidikan di Banua.
Langkah itu dinilai penting agar daya saing sumber daya manusia daerah tidak tertinggal dibanding daerah lain.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk dalam mendorong lebih banyak putra-putri daerah agar mampu bersaing masuk perguruan tinggi favorit.
Sementara mengenai rencana penetapan Taman Nasional Gunung Meratus, Muhidin menegaskan kebijakan tersebut masih berproses dan tidak dapat dicabut begitu saja.
“Ini masih belum, kalau kita mencabut lagi, artinya aku mencabut kebijakan Gubernur terdahulu. Taman nasional penting, karena lebih tinggi daripada Hutan Lindung, diatas pada hutan lindung,” jelasnya.
Ia mengungkap, keberadaan taman nasional justru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tanpa menghilangkan aktivitas yang selama ini dilakukan warga di kawasan setempat.
Selain itu, massa aksi juga menyinggung persoalan sengketa lahan di Jalan Sidomulyo. Namun Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi putusan pengadilan.
Meski demikian, ia membuka peluang untuk mendorong upaya mediasi melalui perwakilan daerah di tingkat pusat guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
“Karena perwakilan kemasyarakatan (DPR RI) ada beberapa orang kan, saya minta bantuan lah, bagaimana mediasi kepada TNI,” tutupnya.
Dialog berlangsung dalam situasi yang kondusif. Bahkan berbagai aspirasi mahasiswa dicatat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
Sementara beberapa persoalan yang berada di luar kewenangan Pemprov Kalsel akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
