REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar menyatakan kecewa atas bantuan anggaran yang dikucurkan untuk pembinaan olahraga dari Pemerintah Kota (Pemko) minim, bahkan sulit.
Jika anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) tidak bisa digunakan, maka sebaiknya menurut dia diperhitungkan hibahnya.
“Semua cabor mengeluh, karena pertama anggarannya sedikit dan juga penggunaannya sangat rumit, bahkan saya sebagai pengurus cabor juga memerlukan kondisi kegiatan olahraga di Banjarbaru,” Katanya usai Rapat Paripurna di Ruang Graha Paripurna DPRD, Banjarbaru, beberapa waktu lalu.
Kata Fadli, Sebelumnya dana dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) itu merupakan dana hibah, namun diganti menjadi Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Otomatis RKA tersebut mengulang lagi, sehingga di perubahan baru bisa digunakan, ini yang banyak dikeluhkan semua cabor, bukan hanya cabor saya. Bukan saya tidak mendukung anggaran tapi buat apa dianggarkan tapi susah dikerjakan, itu yang jadi catatan saya,” terangnya.
Fadliansyah mengucapkan, adanya anggaran tersebut untuk dibelanjakan dan digunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk ditahan.
“Ya saya berharap, Koni Banjarbaru dapat berkoordinasi baik dengan Disporabudpar untuk bersama-sama mendukung program olahraga di Kota Banjarbaru,” ucapnya.
Sementara itu, Kasubag Olahraga Berprestasi dan Olahraga Kemasyarakatan, Nanang Ramadia menuturkan, secara umum semua cabor mesti berada dibawah binaan Koni Banjarbaru, dan tidak boleh seorangan diluar Koni.
“Cabor Pickleball ini seharusnya melalui Koni terlebih dahulu dan untuk usulan penghibahan walaupun itu pokir, tetap harus melakukan permohonan hibah, jadi cabor tersebut menyurati Koni dulu,” Jelasnya.
Sambung Nanang, kemudian dari Koni menyampaikan ke Dispora, lalu dari Dispora meneruskan ke Walikota, setelah itu menunggu keputusan dari Walikota bahwa disetujui hibahnya dengan jumlahnya sekian.
“Ada beberapa persyaratan yang harus mereka penuhi, salah satunya surat rekomendasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ya walaupun itu dana hibah, juga harus masuk ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau sejenis SK yang menjelaskan bahwa tahun 2024 penerima hibah ini siapa-siapa saja,” Katanya.
Sehingga catatannya sudah ada disana dan di tahun 2023 sudah harus tercatat, tetapi dalam persyaratan yang diajukan tidak ada,” ucapnya.
“Ketika Pickleball minta pencairan satu-satunya surat yang kami terima hanya surat pengantar dari Pickleball minta antarkan proposal kesini (Dispora), dan diantaranya pun Juni ini, jadi persyaratannya tidak lengkap,” Ujarnya.
Masih kata Nanang, Koni tidak bisa menghibahkan anggaran ke cabor karena memang bukan hibah melainkan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran.
“Kebetulan Pickleball saja tidak semua cabor, kemudian kalau Pickleball masuk dan hibah itukan aneh, karena Koni tidak bisa menghibahkan duitnya ke cabor sebab RKA bukan hibah, sehingga bagaimanapun juga dalam bentuk kegiatan disporabudpar,” Tuntasnya.
