REDAKSI8.COM – Pasca pelantikan dan pengukuhan pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru baru-baru tadi menyisakan beberapa kursi jabatan kosong. Total ada 6 pejabat defenitif yang diperlukan untuk mengisi kekosongan kursi jabatan tersebut.
Diantaranya pejabat Defenitif Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Saat ini 6 jabatan itu sementara waktu diisi oleh para pelaksana tugas (Plt). Plt Dinas PUPR diisi Eka Yuliesda Akbari, Kepala BKPP diisi Slamet Riyadi, Kepala Dinas DKP3 diisi Nor Fadillah, Kepala Dinas Pendidikan diisi Lia Astuti, Kepala Dinas Kesehatan diisi Abu Yajid Bustomi dan Sekretaris DPRD diisi oleh Mutia Syafariahadi.
Walikota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Arifin usai acara pelantikan pada Senin (31/1) berjanji akan segera mengisi 6 jabatan yang kosong itu.
“Saat ini ada banyak kosong jabatan di Kota Banjarbaru dan dalam waktu dekat akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan kosong tersebut,” ujarnya.
Plt Kepala BKPP Slamet Riyadi ketika ditanya reporter Redaksi8.com kapan open bidding atau seleksi dan promosi jabatan publik mulai dibuka mengaku belum mendapatkan arahan dari Walikota Banjarbaru.
“Belum ada arahan pelaksanaannya karena perwali bisa disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang dinamis,” tulisnya kepada wartawan ini, Rabu (2/2).
Sekedar informasi, Lelang jabatan atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka atau yang biasa disebut dengan open bidding merupakan suatu sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme.
Open bidding merupakan salah satu bentuk usaha yang dicanangkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
