REDAKSI8.COM – Wakil ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Syamsuri meminta Dinas Perumahan dan Pemukiman sering melakukan monitoring dan terjun kelapangan serta pencadangan anggaran untuk perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mengalami gangguan.
“Satu sisi Perkim seharusnya mengalokasikan anggaran untuk PJU, terutama di daerah-daerah yang belum terjamah oleh penerangan hingga saat ini,” ucapnya kepada Redaksi8.com melalui aplikasi pesan suara, Jumat (3/6) pukul 18.12 WITA.
Memang kata Syamsuri melalui anggaran APBD yang cukup terbatas sebenarnya pengadaan PJU di Kota Banjarbaru sudah dilakukan namun bertahap. Sehingga setiap tahun DPRD Banjarbaru ungkapnya acap kali mengusulkan pemasangan PJU di tempat dan komplek-komplek tertentu yang belum ada penerangan.
“Melalui aspirasi masyarakat tentunya juga sangat membantu percepatan pemasangan PJU di wilayah Kota Banjarbaru yang belum terpasang,” ujarnya.
“Tidak bisa dipungkiri memang di beberapa titik lokasi ada beberapa PJU sering tidak di maintenance. Ada beberapa yang lampunya mati bahkan tidak diperbaiki dalam waktu yang cukup lama,” sambungnya menjelaskan.
Terkait dengan masih ada beberapa wilayah rukun tetangga atau kelurahan yang sudah padat penduduk namun belum ada penerangan, Ia berharap masyarakat khususnya aparat kelurahan menyampaikan hal tersebut saat Musrembang atau kepada dinas terkait.
“Terutama saat Musrembang kelurahan. Syukur-syukur saat Musrembang tingkat kecamatan. Itulah peran RT dan tokoh masyarakat,” cetusnya.
Bahkan kata Syamsuri, ditemukan beberapa warga di komplek perumahan yang memasang PJU secara mandiri. Sumber listrik diambil dari arus listrik rumah masing-masing. Baginya, dinas terkait seharusnya lebih peka melihat kejadian demikian.
“Ada juga yang mengambil aliran listrik dari tiang PLN. Ini sedikit ilegal lah kira-kira,” tandasnya.
