REDAKSI8.COM, BALANGAN – Komitmen untuk mewujudkan koperasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan terus diperkuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Perkoperasian pada Rabu (29/7/2026) di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para pengurus dan pengawas koperasi eksisting atau koperasi non Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di Kabupaten Balangan. Rakor ini menjadi wadah pembinaan sekaligus penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pemahaman para pengurus dan pengawas mengenai pentingnya sistem pengawasan dalam menjaga kesehatan organisasi koperasi. Pengawasan yang baik dinilai menjadi salah satu kunci agar koperasi dapat berkembang secara profesional, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh anggotanya.
Rakor menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemeriksaan, Ibadurrahman. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar proses pemeriksaan administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip-prinsip perkoperasian dan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten mampu mendorong terciptanya tata kelola koperasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan anggota, sekaligus meminimalkan berbagai potensi permasalahan dalam pengelolaan organisasi.
“Pengawasan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan koperasi yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang berjalan optimal, koperasi dapat lebih cepat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sehingga mampu mengambil langkah perbaikan secara tepat,” ujar Ibadurrahman.
Ia juga mengingatkan bahwa pengurus dan pengawas memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai aturan. Mulai dari penyelenggaraan usaha, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang transparan kepada seluruh anggota.
Lebih lanjut, Ibadurrahman menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya diukur dari besarnya aset maupun keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kualitas tata kelola organisasi. Koperasi yang dikelola secara profesional akan lebih mudah berkembang, memperoleh kepercayaan anggota, serta mampu menghadapi berbagai tantangan usaha di masa mendatang.
Suasana rakor berlangsung dinamis melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, seperti pelaksanaan fungsi pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi perkoperasian, penyelenggaraan RAT, hingga kendala dalam penyusunan administrasi dan laporan koperasi.
Beragam persoalan yang muncul kemudian dibahas bersama narasumber untuk mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para pengurus dan pengawas dalam meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi di daerah masing-masing.
Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menilai kegiatan koordinasi semacam ini penting dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan koperasi. Selain meningkatkan kompetensi pengurus dan pengawas, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pelaku koperasi dalam mewujudkan ekosistem perkoperasian yang sehat.
Melalui Rakor Pengawasan Perkoperasian ini, pemerintah berharap seluruh koperasi di Kabupaten Balangan semakin memahami pentingnya fungsi pengawasan sebagai pilar utama tata kelola organisasi. Dengan sistem pengawasan yang berjalan efektif, koperasi diharapkan mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang profesional, tangguh, berdaya saing, serta memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh anggotanya dan pembangunan ekonomi daerah.
