Pelayanan Perizinan Tak Lagi Rumit: DPMPTSP Banjar Jadikan Masyarakat Mitra Dalam Setiap Proses

REDAKSI8.COM, BANJARBARU, Depth News – Dalam dunia birokrasi yang kerap dianggap rumit dan jauh dari masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar justru mengambil langkah berbeda.

Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (10/7/2025), dinas ini membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi, membongkar sekat, dan menguatkan kolaborasi dengan masyarakat serta pelaku usaha.

Mengangkat tema “Peran Serta Masyarakat/Pelaku Usaha dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Menuju Pelayanan Prima”, forum ini menjadi titik temu antara penyedia layanan publik dengan para penerima manfaat.

Lebih dari sekadar seremonial, FKP ini menjadi refleksi dan komitmen nyata untuk memperbaiki sistem dari dalam—berdasarkan suara-suara akar rumput.

Membalik Perspektif, Masyarakat Jadi Mitra
Rahmat Dhany, Asisten Administrasi Umum Setda Banjar, menegaskan bahwa Pemkab Banjar tidak ingin lagi memposisikan diri sebagai menara gading layanan publik. “Kami ingin menghadirkan pelayanan yang berpihak, responsif, dan transparan. Forum seperti ini adalah ruang belajar bersama,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan sarana, penyederhanaan syarat, serta kejelasan prosedur operasional sebagai fondasi menuju pelayanan prima. “Pelayanan bukan soal administrasi saja, tapi juga soal kepercayaan,” katanya.

Layanan Bergerak dan WhatsApp: Digitalisasi yang Inklusif
FKP tahun ini juga membuka wawasan peserta tentang transformasi layanan di DPMPTSP Banjar. Bukan hanya soal sistem digital, tapi juga pendekatan yang inklusif.

Khairiana, Koordinator Pokja Sistem Informasi dan Pengaduan, menjelaskan bahwa pihaknya kini aktif mendekati warga yang kesulitan memahami sistem digital, termasuk OSS (Online Single Submission). “Kami tidak menunggu. Kalau perlu, kami datangi masyarakat, bantu mereka langsung. Bahkan untuk izin Rumah Sakit, kami undang Dinas Kesehatan duduk bersama,” katanya.

Dengan semangat “tidak mempersulit”, DPMPTSP Banjar menyediakan pendampingan gratis via WhatsApp resmi. Bagi warga yang kesulitan saat sistem OSS pusat mengalami gangguan, solusi cepat pun disiapkan, melalui Google Form.

“Kami tidak ingin warga merasa sendirian atau kebingungan. DPMPTSP hadir sebagai mitra, bukan sekadar pengurus dokumen,” tegasnya.

Transparansi dan Nol Biaya, Kecuali Resmi
Khairiana juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait biaya layanan. “Semua layanan kami gratis. Kalaupun ada biaya, itu karena aturan resmi. Tidak ada pungutan liar. Jika ada yang meminta bayaran tidak jelas, segera laporkan,” ucapnya lugas.

Partisipasi Masyarakat: Dari Objek Menjadi Subjek
Forum ini juga menghadirkan tiga narasumber kunci yang memperkuat pemahaman tentang pentingnya partisipasi publik.

Maulana Achmadi dari Ombudsman RI menekankan bahwa pelayanan publik yang prima tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. “Partisipasi itu bukan pelengkap, tapi kunci. Tanpa suara masyarakat, layanan akan stagnan,” ungkapnya.

Senada, Santi Nurlaela dari Bagian Organisasi Setda Banjar menyoroti bagaimana forum konsultasi bisa menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. “Forum ini adalah indikator keberanian birokrasi untuk mendengar,” ujarnya.

Sementara Iswidayati dari DPMPTSP menyampaikan strategi optimalisasi peran masyarakat dalam sistem perizinan. Menurutnya, kolaborasi dan literasi publik harus berjalan seiring. “Kami butuh masyarakat yang aktif, yang mengerti hak dan prosedurnya,” ucapnya.

Simbol Komitmen Bersama
Di akhir forum, dilakukan penandatanganan berita acara yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari unsur pemerintah, narasumber, organisasi masyarakat, media, hingga pengguna layanan. Sebuah simbol bahwa reformasi layanan tidak bisa dilakukan sepihak—tapi harus dibangun bersama.

Penutup: Melayani dengan Nurani
FKP DPMPTSP Kabupaten Banjar tahun 2025 bukan sekadar diskusi teknis, melainkan cerminan dari cara baru melihat pelayanan publik: sebagai jembatan kemitraan. Ketika pemerintah hadir bukan sebagai atasan, melainkan sebagai mitra, maka kepercayaan publik pun tumbuh.

Di tengah transformasi digital yang terus bergulir, DPMPTSP Banjar menunjukkan bahwa inovasi sejati bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang mendekatkan hati.