Paripurna DPRD Kabupaten Banjar Terkait Pandangan Umum Fraksi APBD 2026

REDAKSI8.COM, BANJAR – DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat paripurna yang berlangsung di Lantai 2, dihadiri oleh jajaran Bappedalitbang Kabupaten Banjar dan dipimpin oleh Wakil Ketua I Irwan Bora, didampingi oleh Wakil Ketua II Ahmad Rizanie Ansyari, Kamis (18/9/2025),

Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, para anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya, menunjukkan keseriusan dalam menyusun kerangka anggaran untuk tahun depan.

Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, yang telah disampaikan oleh Bupati Banjar pada rapat sebelumnya.

Secara umum, seluruh fraksi sepakat untuk menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 ini untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Fraksi-fraksi, dimulai dari Fraksi Bintang Demokrasi, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, PKB, hingga PAN, semua memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun rancangan anggaran. Namun, di balik persetujuan tersebut, ada beberapa catatan penting yang menjadi sorotan utama.

Fraksi Golkar, misalnya, menyoroti fakta bahwa postur anggaran daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk mengutamakan program yang bersentuhan langsung dan memiliki efek domino pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fraksi ini juga menanyakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal guna menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi.

Hal serupa disampaikan oleh Fraksi PPP yang mencatat target pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp2,27 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari pendapatan transfer. Fraksi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pelayanan, pengawasan pajak dan retribusi yang tidak membebani masyarakat, serta optimalisasi aset daerah.

Isu transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus. Fraksi PPP secara khusus meminta agar program hibah, bantuan sosial, dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta pokok-pokok pikiran DPRD, dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Selain itu, Fraksi PKB dan PAN kompak menyoroti pentingnya realisme dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi PKB mendorong agar target pendapatan daerah realistis dan terukur, didukung oleh potensi pajak dan retribusi yang akurat.

Mereka juga mendesak agar belanja daerah difokuskan pada program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merata hingga ke pelosok desa. Fraksi PKB juga berpandangan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bisa mengandalkan sektor tradisional, tetapi juga harus membuka ruang bagi inovasi digital, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Rapat paripurna ini menjadi bukti komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Catatan-catatan dari setiap fraksi ini diharapkan menjadi panduan untuk menyempurnakan Raperda APBD 2026 di tahap pembahasan selanjutnya, sehingga dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.