REDAKSI8.COM, Kabupaten Banjar – Assessment Smart City adalah suatu penilaian untuk kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan dengan mengimplementasikan digital government didaerah, dengan tujuan untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, murah dan cepat.
Direktur Aplikasi Direktorat APTIKA Kemenkominfo, Firman mengatakan, bahwa program ini hasil kerjasama enam kementerian dan Kantor Sekretariat Presiden.
Enam (6) kementerian tersebut adalah Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta Kantor Staf Presiden dan didukung juga oleh Kompas Gramedia.
“Program ini diikuti oleh 117 kabupaten/kota yang terpilih dari 165 kabupaten/kota yang diundang dan nantinya akan disaring menjadi 75 kabupaten dan kota, yang akan kita pilih untuk mendapatkan pendampingan dari program ini dan akhirnya nanti harus ada satu _outcome_ yakni masterplan smart city setiap kota yang masuk dalam 75 kota yang terpilih. Kepada daerah kami harapkan agar memberikan data yang terbaik dalam program ini,” Firmansyah menerangkan.
Dari 117 Kabupaten/kota yang terpilih untuk mendapatkan assessment ini, Kabupaten Banjar termasuk menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan kesempatan untuk dinilai.
KH Khalilurrahman selaku Bupati Banjar, berkomitmen tinggi untuk terwujudnya Smart City di kabupaten yang dipimpinnya, dengan menugaskan Bappelitbang dan Dinas Kominfo Kab Banjar untuk mengikuti Assessmen kali ini.
Bupati Banjar memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar, Farid Sofyan di dampingi Kabid Penyelenggara E-Goverment C Kristiyanto, dan Kasubbid Data dan Pelaporan Bappelitbang, Askan Noor, untuk memimpin team Dalam mengikuti assessment yang akan dilakukan Selama tiga hari kedepan.
Bupati Banjad KH Khalilurrahman sangat mengharapkan Kabupaten Banjar dapat terpilih dari 75 kota yang akan dinilai menjadi Kabupaten/kota Cerdas pada program ini.
Selanjutnya acara ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Aplikasi Teknologi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Samuel Abrijani Pengarepan, yang diwakili oleh Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Bidang Teknologi, Heri Abdul Aziz.
Heri menyampaikan, digitalisasi pemerintahan saat ini adalah sebuat kebutuhan dalam pelayanan publik.
“Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki pelayanan publik kita, sudah banyak didengungkan di instansi-instansi lain, namun di kabupaten/kota masih belum banyak dirasakan sehingga inilah yang membuat kami ingin mengimplementasikannya agar moment ini impact-nya menjadi besar,” pungkas Heri.
Ditambahkan Heri, dirinya mengharapkan partisipasi kabupaten/kota untuk mengimplementasikannya, sehingga nantinya diharapkan hal ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
“Waktu untuk pendampingan yang diberikan sekitar 8 sampai 9 bulan. Dan untuk hal ini dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi,” tutupnya.
Acara dilanjutkan dengan talkshow dan diskusi panel dari beberapa narasumber yag berasal dari kementerian-kementerian yang sudah disebutkan diatas tadi. Panitia menutup acara seremonial pembukaan dan membagikan jadwal assessment kepada seluruh peserta.
