REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah munculnya sejumlah kasus makanan yang tak layak konsumsi.

Seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengikuti standar waktu memasak dan penyajian untuk mencegah risiko kontaminasi.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin dalam Rapat Koordinasi Dinamika Operasional MBG bersama Polda Kalsel, Komando Resort Militer, serta diikuti mitra, yayasan, dan seluruh kepala SPPG se-Kalimantan Selatan, di Gedung Idham Chalid, Jum’at (21/11/25) sore.

Menanggapi itu, Koordinator MBG Wilayah Kalsel, Siti Fatimah menjelaskan, arahan Gubernur menekankan keselamatan peserta didik sebagai prioritas utama.

“Makanan itu selesai dimasak jam 4 dan mulai disajikan di jam 5 karena proses pendinginan makanan,” katanya.

“Jadi diharapkan kepada wali murid dan seluruh masyarakat untuk tidak khawatir lagi mengkonsumsi MBG yang disalurkan oleh SPPG, dan ikut membantu mensukseskan program MBG,” tambahnya.

Di sisi lain, pihaknya diminta memastikan informasi dan aturan baru tersosialisasi hingga ke unit yang tidak hadir dalam rapat.

“Hari ini sudah dihadiri oleh mitra, yayasan, dan juga Kepala SPPG langsung seluruh di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Siti menjelaskan, sosialisasi tidak lagi lewat perantara, namun wajib diteruskan oleh kepada SPPG yang belum hadir.

“Kami akan membuat notulensi untuk dibagikan kepada seluruh mitra dan yayasan,” ucapnya.

Demikian, sesuai arahan Gubernur Kalsel, pihaknya akan lebih memperkuat keamanan pangan, dan semua sesuai dengan ketentuan serta proses sertifikasi halal pun terus digenjot.

“Untuk sertifikasi halal, yang sudah terbit itu 40, karena proses nya perlu waktu, dan memang ada persyaratan yang harus dilengkapi seperti Informasi Ketidaksesuaian Layanan (IKL), dan lainnya,” tutupnya.