REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi Rp1,5 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,4 triliun.
Meski demikian, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Banjarbaru pada Kamis (12/9/24) kemarin, masih terdapat beberapa PR yang harus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru kedepan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengaku, Raperda APBD tahun 2025 sudah diterima oleh semua fraksi-fraksi DPRD Banjarbaru.
“Alhamdulillah secara umum diterima, walaupun masih ada yang diharapkan fraksi-fraksi tersebut untuk diprioritaskan, misalnya mitigasi bencana, masalah ASN (Aparatur Sipil Negara) honorer yang masih banyak belum diangkat menjadi ASN,” katanya.
Oleh karena itu, Pemko Banjarbaru sangat setuju dan mendorong peraturan daerah (Perda) terkait dengan drainase. Setidaknya bisa menjadi jalan bersama untuk memitigasi bencana, seperti banjir yang ada di Kota Banjarbaru.
Sehingga, tidak hanya Pemko maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait saja yang melaksanakan tetapi juga bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kota Banjarbaru untuk saling menjaga alam.
“Sehingga Banjarbaru berkaitan masalah kebencanaan ini bisa lebih tertangani, apalagi sudah diperdakan,” ungkapnya.
Selain APBD Kota Banjarbaru Tahun 2025 yang meningkat, Aditya juga mengatakan, bahwa sektor pendidikan telah melebihi penugasan dari Undang-undang sebesar 20 persen.
“Disektor pendidikan kita malah melebihi dari undang-undang 20 persen, malah beban pendidikan kita saja sudah 26 persen belum ditambah kegiatan lain,” terangnya.
Beban yang dimaksud, yaitu adalah beban rutin, seperti gaji pegawai, belajar rutin dan lainnya itu saja sudah mencapai 26 persen.
“Belum kita penambahan ruang belajar, penambahan fasilitas dan lain-lain itu belum, jadi sudah melebihi dari undang-undang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD, Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar menargetkan pembahasan Perda Tahun 2025 ini diselesaikan pada akhir Oktober 2024 mendatang.
Namun, apabila tidak sempat diselesaikan, maka realisasinya akan dibahas oleh anggota DPRD yang baru.
“Memang tagline nya ini paling lambat akhir Oktober, nanti kita lihat dinamika rapat dan juga terkait dengan proses final anggaran kita berapa keseluruhan,” jelasnya.
Fadliansyah menjelaskan, bukan APBD saja yang meningkat tetapi juga dari sisi belanja daerah sekitar Rp1,6 triliun. Dimana ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp100 miliar.
“Tentu dalam kenaikan ini kita juga DPRD sudah menyampaikan pada pandangan umum fraksi sebelumnya, memang APBD tahun 2025 ini ada beberapa program yang kita soroti,” tuturnya.
Program tersebut yaitu dari segi kebencanaan alam, yang dimana di wilayah Kota Banjarbaru ini setiap tahunnya ada bencana dan pasca bencana.
Demikian, diharapkan Pemko Banjarbaru mendorong SKPD terkait yang menangani bencana untuk lebih diperkuat lagi, baik dalam anggaran maupun sarana prasarananya.
“Sehingga kalau ada bencana alam yang terjadi, misal kebanjiran dan kebakaran itu tidak pontang panting lagi orang mencari dana, tapi sudah disiapkan untuk antisipasi kuat, dari segi pembelian armada maupun dari operasional swadaya masyarakat juga perlu kita siapkan dan perlu kita bina dengan SKPD terkait,” tandasnya.
