REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Demi memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengadakan temu koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Tujuannya, mendorong kolaborasi yang efektif antar instansi dan masyarakat demi menekan angka kekerasan seksual.

Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Ibnu Sina menegaskan, pentingnya sinergitas semua pihak dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

“Kekerasan anak dan perempuan di Kalsel menjadi perhatian kita, sehingga harus ada kolaborasi semua pihak, termasuk juga kampanye yang masif supaya ada kesadaran bersama, baik di media sosial, media mainstream, dan mobil-mobil keliling,” ujarnya, Kamis (9/10/25).

Menurutnya, penggunaan media seperti kendaraan keliling yang dilengkapi dengan suara pengingat tentang pentingnya melaporkan kekerasan menjadi salah satu cara efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Ada mesin-mesin di OPD nya, ada mobil yang bisa dimanfaatkan, rekaman suara keliling gitu, supaya mengingatkan, terutama jika terjadi kekerasan lapor kemana, nah nomornya ini yang penting termasuk saluran seluruh pengaduan lainnya,” ucapnya.

Tingginya angka kekerasan di daerah perkotaan tidak terlepas dari faktor demografis dan ekonomi.

Sebab, perkotaan lebih banyak penduduknya, bahkan tingkat ekonominya juga seperti ada yang kaya dan miskin.

“Karena faktor ekonomi mungkin kebanyakan kasusnya, ketergantungan secara ekonomi membuat korban tidak berani melapor, walaupun terjadi kekerasan dalam rumah tangga,” jelasnya.

Di sisi lain, Ibnu Sina mengapresiasi kerja Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) yang semakin membuka ruang bagi masyarakat untuk berani melapor.

“Misal kasus Banjarmasin yang masuk melalui saluran pengaduan SP4N lapor, laporan itu 11 kasus sampai bulan Oktober ini,” imbuhnya.

“Dari 11 kasus itu, 10 kasus di laporkan oleh orang lain yang melihat, dan korban yang berani melapor cuman satu orang, berarti kepedulian masyarakat itu penting,” sambungnya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberanian masyarakat melaporkan kasus kekerasan, maka Ia menyarankan kampanye yang menjangkau berbagai komunitas seperti majelis taklim, ruang-ruang publik, hingga informasi-imformasi umum perlu dilakukan.

“Misal diperempatan jalan ketika orang lagi di lampu merah, penting juga diinfokan, bukan soal peluang lintas, tapi juga bagaimana kalau terjadi kekerasan, lapor kemana. Stop kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (UPTD PPA) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat juga perlu dibekali keberanian dan pemahamanan.

“Jangan sampai petugas malah menjadi korban ketika berusaha melindungi masyarakat,” sebutnya.

Sehingga, Ia menekankan, pentingnya kemampuan komunikasi dan kesiapan petugas dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.

Contoh, ketika melihat ada terjadi kekerasan di rumah tangga, petugas harus tahu bagaimana cara bertindak agar tidak menjadi korban.

“Maka pentingnya mereka dibekali kemampuan komunikasi dan siap mengantisipasi hal yang tidak terduga,” tuntasnya.