Kehadiran Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembahasan regulasi yang diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap kekayaan intelektual dan warisan budaya daerah.
Penyusunan Raperda ini dinilai memiliki arti penting, mengingat Kabupaten Banjar menyimpan kekayaan sejarah dan tradisi keilmuan Islam yang diwariskan para ulama terdahulu. Salah satu warisan paling berharga adalah manuskrip peninggalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang pada 2026 resmi ditetapkan sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan tim penelusuran naskah kuno, diharapkan lahir regulasi yang tidak hanya mengatur pengembangan perpustakaan, tetapi juga memberikan kepastian arah dalam penyelamatan, perawatan, pendataan, serta pelestarian manuskrip bersejarah.
Kepala Dispersip Kabupaten Banjar, Hj Kencana Wati, menjelaskan bahwa penetapan naskah kuno peninggalan Datu Kalampayan sebagai Ingatan Kolektif Nasional merupakan pencapaian penting bagi Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan.
Pengakuan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Perpusnas RI Nomor 154 Tahun 2026 tentang Penetapan Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional.
“Melalui pengakuan ini, naskah kuno Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai memiliki signifikansi tinggi bagi sejarah, kebudayaan, dan peradaban. Tidak hanya di tingkat regional Kalimantan Selatan, tetapi juga secara nasional,” ujarnya.
Menurut Kencana, pencapaian tersebut harus diikuti langkah konkret untuk memastikan warisan intelektual itu tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Karena itu, FGD menjadi bagian strategis dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan.
Pembahasan juga menitikberatkan pada penguatan materi terkait warisan budaya, dokumen bersejarah, serta perlindungan naskah kuno yang berada di Kabupaten Banjar.
Ia berharap keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan regulasi tersebut dapat memperkuat sinergi dan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pelestarian kekayaan sejarah daerah.
Kencana menegaskan, pelestarian manuskrip bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, akademisi, peneliti, tokoh agama, dan komunitas pemerhati sejarah.
Menurutnya, keberadaan naskah kuno memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar dokumen lama. Di dalamnya tersimpan pemikiran, pengetahuan, ajaran keagamaan, serta gambaran perkembangan peradaban masyarakat pada masa lalu.
Terlebih, Kabupaten Banjar memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat perkembangan keilmuan Islam di Kalimantan Selatan melalui kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Ke depan, naskah kuno yang telah ditetapkan sebagai Ingatan Kolektif Nasional tersebut akan mendapatkan perhatian khusus melalui perawatan, pengembangan penelitian, dokumentasi, hingga peluang untuk diusulkan sebagai bagian dari Memory of the World (MoW) UNESCO.
Kencana berharap pengakuan nasional tersebut menjadi motivasi untuk semakin memperkuat pelestarian warisan intelektual daerah.
“Melalui diskusi ini, kami menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelestarian kearifan lokal serta perlindungan aset intelektual masa lampau yang lahir dari para ulama dan tokoh besar Banjar, agar dapat menjadi khazanah ilmu bagi generasi mendatang,” imbuhnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan Sri Mawarni, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar Amiruddin, Tim Penelusuran Naskah Kuno HM Zaki, Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Kalimantan (Uniska), serta sejumlah undangan.
Melalui pembahasan ini, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat membangun kesepahaman dalam memperkuat landasan hukum pelestarian warisan budaya dan intelektual Banjar.
Dengan demikian, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2020 nantinya diharapkan menjadi instrumen penting untuk menjaga kekayaan sejarah daerah sekaligus memastikan warisan pemikiran para ulama Banjar tetap hidup dan menjadi sumber pengetahuan bagi generasi penerus.
