Momentum bersejarah itu sekaligus menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) untuk memperkuat perlindungan, penyelamatan, dan pelestarian naskah kuno agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dispersip Kabupaten Banjar, Hj Kencana Wati, saat membuka dan memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno, di Aula Kantor Dispersip Banjar, Rabu (11/11/2026) pagi.
Kencana menjelaskan, penetapan naskah kuno peninggalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Ingatan Kolektif Nasional merupakan pencapaian penting dalam upaya menjaga warisan sejarah dan intelektual daerah.
Pengakuan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Perpusnas RI Nomor 154 Tahun 2026 tentang Penetapan Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional.
“Melalui penetapan ini, naskah kuno Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai memiliki signifikansi tinggi bagi sejarah, kebudayaan, dan peradaban. Nilainya bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurutnya, penetapan sebagai Ingatan Kolektif Nasional bukan sekadar bentuk penghargaan terhadap peninggalan masa lalu. Lebih dari itu, pengakuan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan warisan intelektual para ulama dan tokoh terdahulu tetap terjaga, terdokumentasi, serta dapat dipelajari oleh generasi berikutnya.
Ia menilai, Kabupaten Banjar memiliki posisi historis yang sangat penting dalam perkembangan keilmuan Islam di Kalimantan Selatan. Kehadiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan berbagai karya dan pemikirannya telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan, keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat Banjar.
Karena itu, pelestarian manuskrip peninggalan Datu Kalampayan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah, sekaligus upaya mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banjar.
Kencana menegaskan, pencapaian tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Banjar, yakni mewujudkan daerah yang maju, mandiri, dan agamis berlandaskan semangat gotong royong serta keadilan.
Dalam konteks tersebut, Dispersip memiliki peran strategis untuk menerjemahkan visi pembangunan melalui peningkatan kualitas literasi, penguatan budaya baca, pengelolaan perpustakaan, serta pelestarian memori kolektif bangsa.
Selain menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian manuskrip, FGD tersebut juga menjadi langkah penting dalam menyiapkan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perpustakaan dan perlindungan naskah kuno di Kabupaten Banjar.
Kencana menjelaskan, kegiatan itu dilaksanakan sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan.
Dalam penyusunannya, pembahasan tidak hanya berorientasi pada pengembangan fasilitas dan pelayanan perpustakaan, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan warisan budaya, dokumen bersejarah, serta naskah kuno yang tersebar di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan regulasi yang lebih komprehensif sangat diperlukan agar upaya penyelamatan dan pelestarian naskah kuno dapat dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum.
Terlebih, manuskrip kuno merupakan sumber informasi autentik yang menyimpan berbagai pengetahuan tentang sejarah, keagamaan, kebudayaan, tradisi, hingga perkembangan kehidupan masyarakat pada masa lampau.
Apabila tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang memadai, naskah-naskah tersebut berisiko mengalami kerusakan akibat faktor usia, kelembapan, kondisi penyimpanan, maupun minimnya pengetahuan mengenai tata cara perawatan dokumen bersejarah.
Oleh sebab itu, melalui penyusunan Raperda ini diharapkan pemerintah daerah memiliki landasan yang lebih kuat untuk mendorong inventarisasi, pendataan, penyelamatan, perawatan, dokumentasi, hingga pengembangan penelitian terhadap naskah-naskah kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi.
Kencana juga menekankan bahwa tanggung jawab pelestarian warisan intelektual tidak dapat dibebankan kepada Dispersip semata. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, akademisi, peneliti, komunitas budaya, tokoh agama, hingga masyarakat yang masih menyimpan atau memiliki akses terhadap manuskrip peninggalan leluhur.
Lebih lanjut, Kencana mengungkapkan bahwa penetapan naskah kuno peninggalan Datu Kalampayan sebagai Ingatan Kolektif Nasional membuka peluang lebih luas untuk memperkenalkan kekayaan intelektual masyarakat Banjar ke tingkat internasional.
Ke depan, naskah yang telah memperoleh pengakuan nasional tersebut diharapkan mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam aspek perawatan, pengamanan, dokumentasi, serta pengembangan penelitian ilmiah.
Tidak menutup kemungkinan, upaya pelestarian tersebut juga dapat dikembangkan melalui penjajakan pengusulan sebagai bagian dari Memory of the World (MoW) UNESCO atau program Memori Dunia UNESCO.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan internasional terhadap warisan dokumenter yang memiliki nilai penting bagi sejarah dan peradaban umat manusia.
Namun, untuk mencapai tahapan tersebut diperlukan proses panjang, mulai dari penguatan dokumentasi, kajian akademis, pemenuhan persyaratan, hingga kerja sama berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang pelestarian warisan dokumenter.
Kencana berharap, upaya pelestarian naskah kuno tidak berhenti pada pengakuan atau pencapaian administratif semata, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, manuskrip peninggalan para ulama dan tokoh terdahulu harus terus dihidupkan melalui penelitian, pendidikan, serta pengenalan kepada generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai keilmuan dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun masa depan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kearifan lokal dan melindungi aset intelektual peninggalan para ulama serta tokoh besar Banjar. Warisan tersebut merupakan khazanah ilmu yang sangat berharga dan harus kita jaga agar tetap dapat dipelajari oleh generasi mendatang,” jelasnya.
FGD tersebut turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki perhatian dan kompetensi dalam pengembangan perpustakaan, pelestarian manuskrip, serta penyusunan regulasi daerah.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan Sri Mawarni, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar Amiruddin, Tim Penelusuran Naskah Kuno HM Zaki, serta Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Kalimantan (Uniska). Kegiatan juga diikuti sejumlah undangan terkait.
Keterlibatan DPRD, pemerintah provinsi, akademisi, dan tim penelusuran naskah kuno diharapkan dapat memperkaya substansi pembahasan, sehingga Raperda yang disusun nantinya tidak hanya memenuhi kebutuhan regulasi, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata dalam pengelolaan perpustakaan dan pelestarian warisan dokumenter daerah.
Melalui FGD ini, berbagai masukan dan pandangan dari para peserta menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada penguatan literasi sekaligus perlindungan kekayaan intelektual daerah.
Dispersip Banjar berharap, penyusunan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dapat menjadi tonggak penguatan tata kelola perpustakaan dan pelestarian naskah kuno di Kabupaten Banjar.
Dengan adanya dukungan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta kesadaran masyarakat, warisan keilmuan para ulama Banjar diharapkan dapat terus terjaga, dikenal lebih luas, dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Pengakuan nasional terhadap manuskrip Datu Kalampayan pun diharapkan menjadi awal dari langkah yang lebih besar, yakni menjadikan Kabupaten Banjar tidak hanya dikenal sebagai daerah yang kaya tradisi keagamaan, tetapi juga sebagai salah satu pusat pelestarian warisan intelektual dan peradaban Islam di Kalimantan Selatan.
