REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperkuat pengawasan terhadap dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah adanya temuan bakteri pada makanan yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah korektif langsung dibahas dalam Rapat Koordinasi Dinamika Operasional MBG bersama stakeholder terkait.

Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan, penelusuran sudah dilakukan usai ditemukannya empat sampel makanan yang terindikasi bakteri.

“Kita rapat mengompilasi masalah SPPG yang ada di Kalimantan Selatan. Karena kemarin ada penemuan bakteri-bakteri yang telah dilakukan SPPG yang ada. Ada sekitar 4 penemuan,” ujarnya, Jum’at (21/11/25).

Ia menyebutkan, dua temuan dilaporkan untuk penanganan, sedangkan dua lainnya menjadi bahan evaluasi internal.

“Kami meinformasikan kembali supaya yang akan datang tidak akan terjadi lagi,” ujarnya.

Dengan adanya temuan tersebut, Muhidin menekankan supaya segeranya masalah itu bisa ditangani dengan serius oleh seluruh pihak terkait, terutama dalam memastikan keamanan hidangan.

“Bagaimana masyarakat untuk saat ini agar anak-anaknya bisa makan kembali. Kami menekankan kepada seluruh SPPG,” tegasnya.

Dalam rapat Ia menegaskan, perlunya penyesuaian waktu pengolahan makanan agar keamanan pangan tetap terjaga sampai ke penerima manfaat.

“Jadi masaknya bukan lagi jam 2 atau jam 1, tapi masaknya jam 4. Jadi Badan Gizi Nasional (BGN) kan jam 1, jam 2, ini aku menekankan jam 4,” tekannya.

Oleh sebab itu, penyajian harus dilakukan segera setelah proses memasaknya selesai. Untuk memastikan penerapan aturan tersebut, Pemprov Kalsel membentuk Satgas yang akan rutin turun ke SPPG dan MBG.

“Jadi nanti kami membentuk Satgas, Satgas ini akan memonitor ke MBG-MBG, SPPG yang ada di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Pengawasan pun tidak hanya dilakukan di tingkat Provinsi, tetapi juga harus berjalan seragam hingga ke daerahnya masing-masing.

“Baik itu dari Provinsi dan Kabupaten untuk mengontrol bagian masaknya, jam masaknya dan penyajian,” katanya.

Lebih jauh, Muhidin menyoroti kejadian makanan berbau akibat durasi penyimpanan yang terlalu lama sebelum dibagikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

“Karena beberapa jam tadi kan, dari BPOM mengatakan, apabila penyimpanan itu sampai melebihi dari 5 jam maka akan ada bakteri,” imbuhnya.

Demikian, Pemprov Kalsel memastikan penguatan unsur pengawasan dengan melibatkan berbagai sektor, baik dari TNI maupun Polri.

Pun Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga mutu makanan bagi seluruh penerima manfaat MBG.

“Jadi kami sepakat. Pemerintah di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama menangani MBG program Pemerintah ini,” tuntasnya.