REDAKSI8.COM, SIBOLGA – Puluhan massa yang tergabung dalam Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Kesehatan (Mahapeka) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Sibolga, Jumat (26/9). Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja Polres Sibolga yang dinilai lamban, bahkan terkesan abai, dalam menangani laporan dugaan malpraktik di Rumah Sakit Metta Medika Sibolga terhadap pasien, Olivia Febriani Pasaribu.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Waiys Al Kahroni, Ketua PMII Sibolga-Tapteng, dengan lantang menuntut kepastian hukum atas laporan yang sudah berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Kami meminta kepastian, laporan ini sudah terlalu lama mandek. Kalau memang Polres Sibolga tidak sanggup menangani, keluarkan saja SP3 hari ini juga. Ini menyangkut nyawa manusia, jangan dipermainkan. Apa harus menunggu korban meninggal dulu baru diproses?” tegasnya.
Waiys juga menuding adanya praktik hukum yang “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Mereka menduga Polres Sibolga melakukan pembiaran karena pihak yang terlapor adalah rumah sakit swasta besar. Bahkan, muncul dugaan adanya permainan antara pihak kepolisian dan pengusaha RS Metta Medika Sibolga, yang membuat laporan masyarakat kecil seperti keluarga Olivia seolah diabaikan.
Nada serupa disampaikan Ketua GMKI Sibolga-Tapteng, Sakira Zendato, yang dengan tegas mengutuk dugaan malpraktik tersebut. Ia menilai Polres Sibolga tidak serius menangani kasus yang sudah hampir tiga bulan tanpa kejelasan.
“Kenapa kasus ini seperti diabaikan? Apa karena korban bukan orang berduit? Kalau memang harus ada uang baru kasus ini ditangani, kami siap galang dana. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” kecam Sakira.
Sakira mendesak Polres Sibolga bersikap profesional karena kasus ini menyangkut nyawa pasien. Ia juga memperingatkan, bila tidak ada tindakan serius, aksi yang lebih besar akan kembali digelar.
Dalam kesempatan itu, ayah korban, Manukar Pasaribu, menceritakan kronologi yang dialami putrinya. Awalnya, Olivia hanya mengalami demam, namun pihak RS Metta Medika Sibolga mendiagnosis usus terjepit dan langsung melakukan operasi perut.
Namun, usai operasi muncul kejanggalan: Olivia tidak sadarkan diri, terdapat luka sayatan di kepala, serta kondisi fisiknya berubah dengan kaki dan tangan membengkok. Pihak rumah sakit kemudian merujuk Olivia ke salah satu RS di Medan.
“Sekarang anak saya makin kritis. Kepalanya sudah dioperasi, ada selang dipasang. Saya bingung, kenapa anak saya diperlakukan seperti itu. Makanya saya melapor ke Polres Sibolga, tapi sampai sekarang tidak ada hasil,” ungkap Manukar dengan nada kecewa.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Polres Sibolga, Iptu Pasma Pasaribu, menyebut laporan itu masih dalam proses.
“Ini masih ditindaklanjuti, tidak ada dibiarkan. Bapak dan Ibu silakan bersabar. Kalau ingin mengetahui perkembangan, silakan datang ke sini mempertanyakan, kami membuka ruang,” ujarnya.
Namun, jawaban tersebut justru semakin memicu kekecewaan massa yang menilai pernyataan polisi tidak memberikan kepastian hukum yang jelas.
Aksi Mahapeka ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Sibolga. Keterlambatan dan ketidakjelasan proses hukum dalam kasus dugaan malpraktik RS Metta Medika dinilai sebagai bentuk nyata lemahnya keberpihakan hukum terhadap rakyat kecil.
Massa menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan uang dan kekuasaan. Kasus ini bukan hanya soal prosedur hukum, melainkan menyangkut nyawa seorang manusia.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Waiys Al Kahroni, Ketua PMII Sibolga-Tapteng, dengan lantang menuntut kepastian hukum atas laporan yang sudah berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Kami meminta kepastian, laporan ini sudah terlalu lama mandek. Kalau memang Polres Sibolga tidak sanggup menangani, keluarkan saja SP3 hari ini juga. Ini menyangkut nyawa manusia, jangan dipermainkan. Apa harus menunggu korban meninggal dulu baru diproses?” tegasnya.
Waiys juga menuding adanya praktik hukum yang “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Mereka menduga Polres Sibolga melakukan pembiaran karena pihak yang terlapor adalah rumah sakit swasta besar. Bahkan, muncul dugaan adanya permainan antara pihak kepolisian dan pengusaha RS Metta Medika Sibolga, yang membuat laporan masyarakat kecil seperti keluarga Olivia seolah diabaikan.
Nada serupa disampaikan Ketua GMKI Sibolga-Tapteng, Sakira Zendato, yang dengan tegas mengutuk dugaan malpraktik tersebut. Ia menilai Polres Sibolga tidak serius menangani kasus yang sudah hampir tiga bulan tanpa kejelasan.
“Kenapa kasus ini seperti diabaikan? Apa karena korban bukan orang berduit? Kalau memang harus ada uang baru kasus ini ditangani, kami siap galang dana. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” kecam Sakira.
Sakira mendesak Polres Sibolga bersikap profesional karena kasus ini menyangkut nyawa pasien. Ia juga memperingatkan, bila tidak ada tindakan serius, aksi yang lebih besar akan kembali digelar.
Dalam kesempatan itu, ayah korban, Manukar Pasaribu, menceritakan kronologi yang dialami putrinya. Awalnya, Olivia hanya mengalami demam, namun pihak RS Metta Medika Sibolga mendiagnosis usus terjepit dan langsung melakukan operasi perut.
Namun, usai operasi muncul kejanggalan: Olivia tidak sadarkan diri, terdapat luka sayatan di kepala, serta kondisi fisiknya berubah dengan kaki dan tangan membengkok. Pihak rumah sakit kemudian merujuk Olivia ke salah satu RS di Medan.
“Sekarang anak saya makin kritis. Kepalanya sudah dioperasi, ada selang dipasang. Saya bingung, kenapa anak saya diperlakukan seperti itu. Makanya saya melapor ke Polres Sibolga, tapi sampai sekarang tidak ada hasil,” ungkap Manukar dengan nada kecewa.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Polres Sibolga, Iptu Pasma Pasaribu, menyebut laporan itu masih dalam proses.
“Ini masih ditindaklanjuti, tidak ada dibiarkan. Bapak dan Ibu silakan bersabar. Kalau ingin mengetahui perkembangan, silakan datang ke sini mempertanyakan, kami membuka ruang,” ujarnya.
Namun, jawaban tersebut justru semakin memicu kekecewaan massa yang menilai pernyataan polisi tidak memberikan kepastian hukum yang jelas.
Aksi Mahapeka ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Sibolga. Keterlambatan dan ketidakjelasan proses hukum dalam kasus dugaan malpraktik RS Metta Medika dinilai sebagai bentuk nyata lemahnya keberpihakan hukum terhadap rakyat kecil.
Massa menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan uang dan kekuasaan. Kasus ini bukan hanya soal prosedur hukum, melainkan menyangkut nyawa seorang manusia.
