REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Menurut Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari, pembangunan infrastruktur di kawasan RT 24, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan, masih menghadapi kendala.

Sebab, dari 26 komplek perumahan yang berada di wilayah tersebut, 20 komplek diantaranya belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan aset kepada Pemerintah Kota Banjarbaru.

Bagi Ririk, kondisi itu berdampak terhadap keterbatasan pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di kawasan permukiman.

“Ada beberapa yang sudah hibah, ada yang belum. Catatannya kita dari 26 komplek itu baru 6 yang menyerahkan, masih ada 20 yang belum,” ungkapnya direses hari pertamanya, di Jalan Sirkuit, Komplek Permata Lorihua, RT 24 RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Sabtu (20/11/2026) malam.

Dalam waktu dekat, dirinya bersama Ketua RT, Ketua LPM Sungai Ulin, dan seluruh kepala komplek setempat akan berkumpul berkoordinasi membahas masalah tersebut.

Tujuannya, supaya proses penyerahan fasum bisa lebih cepat diselesaikan, pembangunan bisa digelar secara menyeluruh dan merata di wilayah itu.

“Karena sementara ini ada yang bisa (penyerahan fasum<-red), ada yang tidak, jadi akhirnya posisinya (pembangunan<-red) terpotong-potong. Nanti kita coba selesaikan, kita diskusikan lagi,” jelasnya.

Anggota DPRD Banjarbaru Ririk Sumari ketika berdiskusi dengan warga di Jalan Sirkuit, Komplek Permata Lorihua, RT 24 RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, di reses pertamanya, Sabtu (20/11/2026) malam. Foto: Rama/Redaksi8.com.

Dia menilai, penataan infrastruktur di RT 24 membutuhkan perhatian khusus lantaran wilayah tersebut mencakup puluhan komplek perumahan yang pembangunannya masih terus berkembang.

“Memang perlu kerja ekstra besar untuk penataan infrastrukturnya, karena proses pembangunan komplek perumahan di RT 24 ini belum selesai,” pikir wanita yang juga merupakan Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru itu.

Sekedar informasi dasar, pemerintah daerah tidak dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur di dalam perumahan jika aset seperti fasilitas umum (fasum), beserta fasilitas sosial (fasos) atau Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) belum resmi diserahkan pihak developer perumahan dan menjadi milik atau kelolaan pemerintah.

Aset fasum yang dimaksud antara lain jalan lingkungan, drainase, taman dan penerangan jalan.

Kewajiban penyerahan fasum termaktub dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 serta UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain persoalan infrastruktur, warga turut menyampaikan kebutuhan pembangunan sekolah baru untuk tingkat dasar.

Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sungai Ulin dinilai ikut meningkatkan kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan.

Dari data yang dihimpun Redaksi8.com, tercatat ada kurang lebih 700 KK di area komplek perumahan di RT 24, Kelurahan Sungai Ulin.

Ririk menukas, aspirasi tersebut bersama permintaan bantuan sarana dan prasarana keagamaan akan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk ditindaklanjuti.

“Intinya semua saran masukan pada kesempatan reses pertama malam hari ini kita akomodir semua. Nanti kita sampaikan kepada SKPD terkait, mudah-mudahan nanti bisa kita fasilitasi walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi bertahap, satu-satu kita kerjakan semuanya,” pungkasnya.