REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerataan penerangan jalan di Kota Banjarbaru masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru.

Dari total kebutuhan sebanyak 39.825 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga 2026 baru 24.828 titik yang berhasil terpasang.

Dari situ, masih terdapat kekurangan sekitar 14.997 titik PJU yang perlu dipenuhi pemerintah untuk menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan penerangan.

Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Pemko Banjarbaru terus mengupayakan penambahan infrastruktur tersebut.

Sepanjang 2026, sebanyak 2.204 titik PJU baru telah direalisasikan di lima kecamatan.

Kabid Sarana Utilitas Disperkim Kota Banjarbaru, Yusuf Khoiruddin, mengatakan, pembangunan penerangan jalan tidak hanya mengejar penambahan jumlah titik lampu.

Pemerintah berupaya memastikan fasilitas tersebut dapat dinikmati masyarakat secara merata, khususnya di kawasan yang selama ini masih minim penerangan.

“Fokus utama pemasangan diarahkan pada kawasan permukiman dan jalan lingkungan yang masih minim penerangan. Hal ini karena masih terdapat sejumlah ruas jalan lingkungan, jalan perumahan, jalan penghubung antarkawasan permukiman, serta akses masyarakat yang membutuhkan penerangan pada malam hari,” beber Yusuf.

Menurutnya, pemerataan penerangan menjadi perhatian supaya masyarakat di kawasan permukiman mendapatkan fasilitas yang sama dengan warga di pusat kota.

“Orientasi kami adalah pemerataan. Jangan sampai kawasan pusat kota sudah terang, tetapi masih ada masyarakat di lingkungan permukiman yang harus melewati jalan gelap ketika beraktivitas pada malam hari,” tegasnya.

Adapun penambahan PJU pada 2026 tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Liang Anggang, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara, dan Cempaka.

Disperkim turut menyiapkan target indikatif penambahan sekitar 2.200 titik PJU setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan penerangan secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya, terdapat empat prioritas yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya pemerataan penerangan di kawasan permukiman, peningkatan keselamatan dan keamanan masyarakat untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas, peningkatan kualitas serta keandalan infrastruktur melalui pemeliharaan berkala, serta pembangunan berdasarkan data lapangan serta aspirasi masyarakat.

Usulan pembangunan tersebut turut mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan masukan DPRD demi lokasi pemasangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain memperluas jangkauan penerangan, Dia mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas PJU yang sudah terpasang.

“Kami minta jangan melakukan vandalisme terhadap tiang maupun komponen lampu, serta tidak melakukan penyambungan listrik secara ilegal pada jaringan penerangan jalan,” pintanya.

Yusuf mengimbau warga segera menyampaikan laporan kepada Disperkim apabila menemukan lampu PJU mati atau kerusakan jaringan.

“Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga dan merawat fasilitas penerangan jalan. Karena membangun PJU merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjaga keberlanjutan manfaatnya membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat,” imbaunya.

Diketahui, Dinas Perumahan dan Pemukiman menerima alokasi APBD untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp87.584.019.100.

Data tersebut disepakati saat rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru tahun 2027, di Gedung DPRD Banjarbaru, Kamis (19/11/2026) siang.