REDAKSI8.COM, BANJAR – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Banjar sepanjang 2026 mendapat perhatian serius dari kalangan relawan pemadam kebakaran. Kondisi tahun ini dinilai jauh lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari luas penanganan maupun intensitas titik kebakaran yang muncul di sejumlah wilayah.

Ketua Bumi Selamat Rescue (Buser) 690 Kabupaten Banjar, Hasan Hamdan, mengungkapkan bahwa pihaknya merasakan langsung beratnya situasi karhutla tahun ini. Sejak pertengahan Agustus 2026, Buser 690 bersama relawan pemadam kebakaran yang tergabung di dalamnya telah aktif melakukan upaya pemadaman di berbagai titik.

Menurut Hasan, keterlibatan relawan dalam penanganan karhutla tidak selalu dapat dilakukan secara penuh. Sebab, sebagian anggota juga harus tetap bersiaga menjaga wilayah dan kampung masing-masing. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan peralatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung operasional di lapangan.

Bahkan, pada tahap awal penanganan, Hasan mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan operasional relawan, agar upaya pemadaman tetap berjalan.

“Untuk beberapa waktu, kami berupaya sendiri dengan kemampuan yang ada. Alhamdulillah, pada September 2026, ada bantuan dari Bupati Banjar melalui PT Baramarta (Perseroda) sebesar Rp50 juta. Bantuan tersebut sangat membantu kami dalam mendukung kegiatan penanganan karhutla,” ungkap Hasan.

Ia menjelaskan, kebutuhan operasional pemadaman tergolong cukup besar. Dalam kurun waktu lima hari, pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp50 juta untuk menunjang berbagai keperluan di lapangan seperti bahann bakar untuk mobil pemdam dan juga untuk bahan bakar mesin pompa.

Seiring berjalannya waktu, jumlah relawan yang terlibat juga terus mengalami peningkatan. Pada awalnya, hanya sekitar 35 relawan yang aktif turun melakukan pemadaman. Namun, hingga saat ini jumlah tersebut bertambah menjadi sekitar 250 relawan.

Intensitas penanganan pun terbilang tinggi. Khusus wilayah Martapura, dalam sehari relawan rata-rata harus menangani sekitar delapan titik kebakaran dengan lokasi yang berbeda-beda. Sementara secara keseluruhan di Kabupaten Banjar, jumlah titik karhutla diperkirakan mencapai 17 hingga 20 titik.

Di luar persoalan pemadaman, Hasan menilai dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga perlu menjadi perhatian serius. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 200 ribu warga terdampak gangguan kesehatan akibat kabut asap, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Bahkan, selama periode karhutla, ia mengamati rumah sakit setiap harinya kerap dipenuhi masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan.

Karena itu, Hasan berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat menggelar rapat evaluasi secara menyeluruh untuk mengukur efektivitas penanganan karhutla selama 2026. Evaluasi tersebut dinilai penting, tidak hanya untuk melihat capaian pemadaman, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi relawan serta memperkuat langkah antisipasi pada tahun mendatang.

Ia secara khusus mendorong Dinas Kesehatan agar turut meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak kabut asap. Salah satunya melalui pengadaan peralatan medis dan penunjang penanganan gangguan pernapasan, termasuk perangkat terapi asma yang lebih memadai sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Selain itu, Hasan berharap apabila terdapat alokasi anggaran yang masih memungkinkan, pengadaan sarana pendukung penanganan karhutla dapat menjadi prioritas. Di antaranya mobil tangki air dan berbagai perlengkapan operasional lainnya yang dapat menunjang mobilitas serta efektivitas pemadaman.

“Harapan kami, ke depan semua pihak bisa duduk bersama untuk melakukan evaluasi. Kita perlu melihat apa saja yang masih menjadi kekurangan dalam penanganan karhutla tahun ini. Sehingga ketika tanda-tanda kebakaran mulai muncul, langkah cepat dapat segera dilakukan,” ujarnya.

Menurut Hasan, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Kesiapsiagaan, deteksi dini, dukungan sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor harus diperkuat sejak awal musim kemarau.

Dengan evaluasi dan persiapan yang lebih matang, ia berharap kejadian karhutla dengan intensitas seperti tahun 2026 tidak kembali terulang, sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran dan dampak buruk kabut asap.