REDAKSI8.COM, BANJARMASIN — Penanganan perkara dugaan penggelapan emas senilai Rp6,5 miliar di Toko Emas Hikmah, Pasar Antasari, Banjarmasin, kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada keamanan saksi setelah dua orang yang mengikuti rekonstruksi mengaku mengalami intimidasi hingga dugaan ancaman dari pihak tersangka.
Persoalan ini turut memunculkan perhatian terhadap pengawasan terhadap tersangka Anisa dan Ahmad Laduni, yang diketahui tidak menjalani penahanan badan, melainkan berstatus tahanan kota. Pihak pelapor menilai, status tersebut semestinya tetap diiringi pengawasan yang memadai agar proses hukum berjalan kondusif dan tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya yang menyangkut keamanan saksi.
Perwakilan pelapor sekaligus penerima kuasa pendampingan perkara, Muhammad Zaki, membenarkan adanya dua surat permohonan perlindungan tersebut. Ia mengatakan, Annisa Fitri telah menyampaikan surat kepada penyidik pada Kamis (19/11/2026), sedangkan Jahratan Noor menyerahkan surat serupa pada Jumat (20/11/2026).
Dalam surat pernyataannya, Jahratan Noor mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak nyaman dan tertekan selama pelaksanaan rekonstruksi perkara. Ia mengaku merasa terus-menerus dipelototi oleh tersangka Anisa beserta kakaknya.
Ketegangan disebut berlanjut ketika terjadi adu mulut antara kakak saksi dengan seorang perempuan yang disebut sebagai kakak tersangka. Bahkan, setelah rekonstruksi selesai, Jahratan mengaku mendapat teriakan bernada ancaman.
“Awas ikam kubalas, ikam,” demikian kalimat yang menurut pengakuannya diteriakkan kepadanya pada malam 17 November 2026.
Atas pengalaman tersebut, Jahratan berharap kepolisian dapat memberikan jaminan keamanan dan memastikan dirinya tetap dapat menjalankan peran sebagai saksi tanpa intimidasi.
Muhammad Zaki menilai, pengakuan dugaan intimidasi yang disampaikan para saksi perlu mendapat perhatian serius dari penyidik. Sebab, saksi merupakan bagian penting dalam membantu mengungkap perkara dugaan penggelapan emas yang saat ini masih dalam proses penanganan.

Ia kembali mempertanyakan pertimbangan tidak dilakukannya penahanan badan terhadap kedua tersangka. Menurutnya, status tahanan kota tidak seharusnya dimaknai sebagai berkurangnya pengawasan, terlebih ketika muncul pengakuan saksi mengenai dugaan tekanan setelah mengikuti rekonstruksi.
Zaki menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah menugaskan dua anggota tim pendamping, yakni Adi Baraseta dan Syaiful Dalimonte, untuk mendampingi para saksi selama kegiatan rekonstruksi berlangsung.
Pendampingan tersebut, kata dia, merupakan langkah antisipasi guna menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kekhawatiran itu muncul karena, menurutnya, pihak tersangka juga hadir bersama anggota keluarga serta sejumlah orang yang tidak dikenal.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya menjaga agar saksi tidak kembali menghadapi persoalan di luar substansi perkara atau mengalami tekanan selama proses hukum berjalan.
“Kami tidak ingin terjadi keributan ataupun hal-hal yang dapat mengganggu proses penggeledahan, penyitaan, dan rekonstruksi. Karena itu, tim kami diminta mendampingi saksi,” jelasnya.
Zaki berharap penyidik Polresta Banjarmasin dapat segera menindaklanjuti kedua surat permohonan perlindungan tersebut, termasuk melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebut dalam keterangan saksi.
Ia juga berharap kemungkinan pemberian perlindungan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat dipertimbangkan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak ingin mengambil tindakan sendiri. Semua kami serahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti secara profesional. Yang terpenting, saksi harus merasa aman ketika memberikan keterangan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Kamis (19/11/2026), pelapor bersama sejumlah saksi kembali memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Pada hari yang sama, penyidik juga melaksanakan proses penyitaan barang bukti sebagai bagian dari upaya melengkapi berkas perkara.
Pihak pelapor berharap penyidikan dapat berjalan secara transparan, profesional, dan menyeluruh, sehingga seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat terungkap, termasuk penelusuran terhadap keberadaan emas yang diduga digelapkan dengan nilai mencapai Rp6,5 miliar.
Selain persoalan keamanan saksi, Zaki juga menyoroti perkembangan penelusuran barang yang diduga menjadi objek penggelapan milik pelapor, Hajjah Muna.
Ia menyampaikan, dalam rekonstruksi terdapat sejumlah keterangan saksi mengenai percakapan tersangka Anisa saat memperlihatkan barang di dalam tas yang diduga berkaitan dengan emas milik pelapor.
Keterangan lain juga menyangkut emas sekitar lima kilogram yang disebut diberikan kepada anaknya serta lebih dari dua kilogram yang dikaitkan dengan anggota keluarga lainnya.
Menurut Zaki, informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut dan dicocokkan dengan alat bukti lain agar keberadaan emas yang menjadi pokok perkara dapat diketahui secara jelas.
Ia turut mempertanyakan hasil penggeledahan sebelumnya. Berdasarkan keterangan pihak pelapor, emas yang menjadi objek perkara disebut tidak ditemukan di dalam brankas saat penggeledahan, sementara barang yang disebut disita hanya berupa timbangan.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk memastikan keberadaan barang yang diduga digelapkan, sekaligus memperjelas rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.
Pihak pelapor berharap penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi penyidikan, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan para saksi, serta mengungkap keberadaan barang yang menjadi pokok sengketa.
Dengan demikian, proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh pihak dan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, serta asas praduga tak bersalah.









