REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Kota Banjarbaru berpeluang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang Bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Susila.
Regulasi tersebut merupakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD Kota Banjarbaru yang masuk dalam pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua I DPRD Banjarbaru, Neni Hendriyawaty, mengatakan, pengusulan Raperda itu dilatarbelakangi lantaran belum adanya aturan khusus di tingkat daerah yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan.
Menurutnya, diperlukan payung hukum yang jelas supaya pemerintah daerah memiliki landasan dalam melakukan pembinaan, pencegahan, hingga penegakan aturan terkait persoalan tersebut.
Selain itu, munculnya kekhawatiran dari orang tua, tokoh agama, serta lembaga pendidikan terhadap penyebaran informasi dan konten LGBT melalui media sosial, lingkungan sekolah, maupun ruang publik juga menjadi salah satu pertimbangan pengusulan Raperda tersebut.
“Regulasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap anak dan remaja dari paparan konten maupun perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan norma agama dan norma susila,” katanya saat diwawancara awak media di ruang kerjanya pasca rapat paripurna, Kamis (19/11/2026) siang.
Neni menjelaskan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena dinilai memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan sosial, seperti perundungan atau bullying, pergaulan bebas, pornografi, hingga risiko penyakit menular seksual.
Di sisi lain, tuntutan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan norma kesusilaan di ruang publik, seperti taman, sekolah, kampus, serta tempat umum lainnya, menjadi alasan penting perlunya kehadiran regulasi daerah.
“Kita ingin dari regulasi ini terdapat pengaturan yang lebih jelas mengenai langkah pencegahan, pembinaan, pemberian sanksi, serta koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Pun, pemerintah daerah diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih terarah dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok anak dan remaja.
Diketahui, raperda tersebut dibahas Pemerintah Kota Banjarbaru bersama DPRD Kota Banjarbaru melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Pembahasannya menjadi bagian dari Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Propemperda Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (19/11/2026) siang.
Sebagai Raperda usul inisiatif DPRD, rancangan regulasi tersebut selanjutnya akan melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah sebelum nantinya dapat ditetapkan menjadi Perda.
Sekedar informasi, dari data sepanjang tahun 2025, terdapat 88 kasus penderita penyakit HIV/AIDS di Kota Banjarbaru.
Penyebabnya didominasi karena hubungan sesama jenis dan pergaulan bebas.
Data tersebut dihimpun dari 10 puskesmas dan 9 rumah sakit.









